JAKARTA– Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR Hetifah Sjaifudian meminta kategori iklan partai politik tidak disamakan dengan iklan layanan masyarakat.
“Pada satu sisi, kita ingin ada pemilu murah untuk meningkatkan partisipasi politik sehingga ujungnya itu leader- leader yang akan kita pilih memang yang terbaik, tidak hanya yang harus punya modal,” ungkap Hetifah, Selasa (24/1).
Dijelaskan, selama ini biaya iklan yang partai politik di media publik dibayar seperti iklan komersial. Hal itu akan membatasi kesempatan partai politik memberikan edukasi dan mensosialisasikan visi dan misinya.
Hal seperti ini penting buat parpol agar rakyat mengetahui secara persis program kerja pemimpin yang akan dipilihnya. “Hak masyarakat untuk mengetahui, jangan sampai ada unsur ketidakadilan dalam kesempatan mensosialisasikan semata-mata karena kemampuan finansial dan mahalnya biaya iklan. Apalagi jika sistem pemilunya berubah, rakyat perlu tahu ideologi partai, program kerja sehingga dalam memilih dengan penuh kesadaran,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Menurut wakil rakyat Dapil Kalimantan Timur ini, sosialisai visi dan misi peserta pemilihan umum yang tidak berjalan dengan baik justru menguntungkan incumbent karena tidak semua masyarakat mempunyai akses informasi yang sama.
Berbeda yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015, dimana iklan kampanye difasilitasi negara. Kampanye sepenuhnya dibiayai negara. KPU mencetak baliho, yang cetak brosur KPU, semuanya sama.
“Mereka tidak memahami siapa calonnya, dan ini menguntungkan incumbent, karena sudah 5 tahun sementara kampanye calon-calon yang baru tidak boleh melebihi yang dibuat KPU sehingga tidak bisa mengejar popularitas incumbent,” jelas Hetifah.
Diakui, usulan itu masih pro dan kontra, terutama dari media massa sebagai stakeholder. Namun, ia optimis pansus akan tetap melakukan komunikasi dengan media bahwa media punya tanggung jawab sosial, bukan semata-matadari segi bisnis tetapi juga untuk kepentingan publik.
“Salah satu kunci keberhasilan dari media itu adalah apabila ia bisa ikut berkontribusi pada proses peningkatan knowledge maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kapasitas penguatan masyarakat, termasuk di bidang politik,” demikian Hetifah Sjaifudian. [art)
