JAKARTA– Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi mengatakan, orang yang menyatakan bahwa fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti-kebhinnekaan, itu adalah logika sesat.
Coba baca sejarah, fatwa jihad atau resolusi jihad yang disampaikan KH Hasyim Asy’ari dalam mengobarkan perlawanan Arek Suroboyo terhadap penjajah. Bila tidak ada fatwa jihad dari KH Hasyim Asy’ari, kata anggota Komisi III DPR RI ini, tidak bakal ada hari pahlawan yang diperingatia bangsa Indonesia sampai ini setiap tahunnya.
Bahkan, bila tidak ada fatwa tersebut, kita tidak tahu apakah republik ini masih ada? “Saya rasa, kesimpulan yang menyatakan bahwa fatwa ulama menjadi penyebab keresahan dan anti kebhinekaan, ini adalah logika sesat.”
Jika yang dimaksud, fatwa meresahkan adalah yang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), coba juga simak bahwa fatwa MUI sudah berjalan selama 40 tahun,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Rabu (18/1).
Dijelaskan, sudah ada lima presiden yang berganti, dan tidak ada yang mengeluhkan fatwa MUI. Malah Fatwa MUI banyak dijadikan rujukan pembangunan nasional, misalkan saja di bidang perbankan, zakat hingga wakaf.
Jika yang dikeluhkan adalah pergerakan massa setelah ada fatwa penistaan, lanjut dia, mari tengok sejarah. Hal itu juga dilakukan HOS Tjokroaminoto yang mengajak rakyat menghadiri rapat besar di Kebun Raya Surabaya, 6 Februari 1918 lantaran penistaan yang dilakukan Djojodikoro terhadap Nabi Muhammad dalam harian Djawi Hisworo.”
Karenanya, lanjut dia, pergerakan oleh rakyat seperti ini bukan pertama kalinya. “Perlu dipahami, fatwa ulama adalah penterjemahan aturan hukum agama dalam konteks lokalitas dan kekinian.
“Ini memang sangat dibutuhkan agar ummat dapat memahami aturan hukum agama dengan baik dan benar sesuai dengan perkembangannya. Sudah menjadi kewajiban ulama untuk menjaga umatnya agar selalu dalam rel ajaran agama yang benar,” demikian Aboebakar Al Habsy. (art)






