JAKARTA– Peserta pertemuan anggota Parlemen Perempuan Asia Pacific (Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) Women Parliamentarian Meeting) yang berlangsung di Fiji, sejak Minggu (15/1) mengapresiasi parlemen Indonesia yang menempatkan begitu banyak perempuan pada posisi penting dalam pengambilan kebijakan,
Malah APPF yang berlangsung di negara Kepualauan itu sampai Kamis mendatang menilai, Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap kesetaraan gender di semua tingkatan, baik dalam parlemen maupun eksekutif.
APPF Women Parliamentarian Meeting merupakan rangkaian Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF). Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra.
Siaran pers yang diterima Parlementaria.com. Senin (16/1) mengatakan, delegasi Indonesia sejak awal memang gigih mengajak peserta meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menyerukan agar menduduki posisi penting sebagai pengambil kebijakan di negaranya masing-masing.
Bahkan, delegasi Indonesia yang juga Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf didaulat sebagai co-chair APPF Women Parliamentarian Meeting, sementara Ketua Parlemen Fuji sebagai tuan rumah penyelenggara disepakati yang menjadi chair.
“Ini menunjukkan demokrasi di Indonesia sudah maju. Artinya, keterlibatan perempuan di Indonesia mereka juga apresiasi karena peran perempuan Indonesia di forum ini,” kata politisi perempuan Partai Demokrat ini.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur tersebut juga mengisahkan, delegasi Indonesia merupakan salah satu inisiator dari acara ini.
Dalam APPF ke-23 2015 di Ekuador, delegasi Parlemen Indonesia mengusulkan pentingnya pertemuan perempuan parlemen. Kegiatan tahun berikutnya di APPF ke-24 di Kanada 2016. Waktu itu, belum masuk agenda di dalam statuta APPF.
Nurhayati dengan lantang menyuarakan pertemuan parlemen perempuan Asia Pasifik bisa masuk dalam agenda resmi APPF.
“Indonesia juga memasukkan draf resolusi tentang keterlibatan perempuan di semua level pengambil kebijakan dan mengusahakan supaya woman meeting ini menjadi bagian dari agenda pertemuan APPF selanjutnya atau masuk agenda resmi rangkaian APPF.”
Dilihat dari segi parlemen, perempuan di parlemen untuk Asia Pasifik masih berada di bawah 19,2 persen. Malah perwakilan perempuan di Pasifik hanya 16,4 persen. Dengan kata lain, tertinggal di bawah representasi yang diinginkan, yaitu 30 persen.
Menurut Nurhayati, dibutuhkan langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, Indonesia meyakini bahwa peran kepemimpinan dan perwakilan perempuan dibutuhkan di tingkat parlemen.
“Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi, perihal pelecehan, dan demokrasi,” tegas politisi asal dapil Jawa Timur itu.
Delegasi Indonesia yang juga Anggota BKSAP Desy Ratnasari menambahkan, Indonesia juga telah memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan.
Dikatakan, parlemen Indonesia juga telah mengalokasikan peningkatan anggaran kepada pemerintah untuk menjalankan program peningkatan kemampuan dan capacity building serta berbagai pelatihan.
Di parlemen Indonesia peran perempuan semakin besar bahkan bisa menduduki pimpinan dalam komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan. (art)
