JAKARTA– Preisden Joko Widodo (Jokowi) harus memperkuat unit-unit cyber di institusi kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) serta Kementerian Pertahanan dan Kemanan (Kemenhankam).
Itu dikatakan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam siaran persnya yang diterima Parlementaria.com, Minggu (15/1) malam terkait dengan langkah Jokowi membentuk Badan Siber Nasional (Basinas).
“Cyber itu menjadi sangat penting untuk menangkal potensi serangan cyber yang marak belakangan ini, termasuk serangan yang mengganggu aspek pertahanan dan keamanan nasional, serta serangan yang berpotensi merusak ketertiban umum.
“Untuk merespon serangan cyber dari mana pun, Indonesia saat ini sudah memiliki unit Cyber Deffence di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di BIN, dan Cyber Security di tubuh Polri,” kata politisi Partai Golkar itu.
Bambang beralasan, saat ini tantangannya terus tereskalasi. Karena itu, penguatan unit-unit cyber di Polri, BIN dan Kemenhan itu perlu menjadi perhatian khusus dari Jokowi.
Eskalasi tantangan itu bisa dilihat dari keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol pertahanan cyiber Amerika Serikat (AS). Badan-badan intelijen AS yang kondang, seperti Central Intelligence Agency (CIA) dan Federal Bureau of Investigation (FBI) sudah membuat pengakuan terbuka bahwa jaringan agen rahasia Rusia berhasil membobol pertahanan mereka.
Melalui serangan cyber, Rusia mampu mengintervensi pemilihan Presiden AS, November 2016, dan sukses membantu kemenangan calon dari Partai Republik, Donald Trump.
Pembobolan pertahanan cyber AS oleh Rusia itu tidak hanya membuat malu CIA dan FBI, tetapi juga membangun rasa cemas di AS. Komunitas agen rahasia AS dalam FBI maupun CIA kini mencemaskan masa depan keamanan nasional negeri itu.
Menurut Bambang, pengalaman buruk AS itu patut dijadikan pelajaran oleh pemerintah Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak hanya rentan akan serangan siber, tetapi juga sudah punya pengalaman buruk oleh serangan intelijen asing.
Bambang menyebut, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara pernah menjadi target penyadapan para agen rahasia Defence Signals Directorate Australia. Sepanjang Agustus 2009, intelijen Australia menyadap kegiatan Presiden RI melalui telepeon genggam.
Akhir 2010, Wikileaks mengaku memiliki tak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik Pemerintah AS. Informasi rahasia itu mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Jakarta dan Konsulat Jenderal (Konjen) AS di Surabaya.
Kini, lanjut wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini, potensi ancamannya tak lagi hanya berupa penyadapan atau pencurian dokumen. Ragam rahasia negara bisa dibobol dengan modus serangan siber.
Sasus serangan cyber oleh agen rahasia Rusia ke AS patut dijadikan pelajaran untuk mengingatkan pentingnya Indonesia meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi target serangan cyber oleh intelijen dari negara lain.
“Karena itu, sangat relevan jikaJokowi segera memperkuat unit-unit cyber di tubuh Polri, BIN dan Kementerian Pertahanan,” demikian Bambang Soesatyo. (art)






