JAKARTA– DPR RI berharap kepergian Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin ke Saudi Arabia tidak sia-sia. Selain dapat mengembalikan kuota haji tahun ini, juga diharapkan mampu meyakinkan kerajaan Saudi Arabia agar memberikan tambahan kuota mencapai 250 jamaah dari negara-negara seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand dan Kamboja.
Dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (7/1), Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengatakan, kabar pengembalian kuota haji Indonesia sudah beredar. Namun, kebenarannya belum bisa dipastikan.
“Kepergian Menag ke Arab Saudi memang untuk membahas soal besaran kuota itu. Tapi untuk kepastian berapa jumlah kuota haji Indoensia tahun ini akan ditentukan April nanti.”
Dikatakan, pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji akan terus menjadi sorotan lantaran proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang masih dipotong 40 persen sudah seharusnya dikembalikan seperti semula.
“Kami sangat berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula. Kalau hal itu terwujud, antrean untuk berhaji dari berbagai daerah bisa dikurangi secara signifikan,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dijelaskan, Komisi VIII tetap berusaha agar kuota haji ditambah dengan mendorong pemerintah melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendapatkan kuota dari negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji.
Penambahan jatah kuota, kata dia, masuk akal bila pemerintah mampu melobi negara-negara lain seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Kamboja bahkan Fiji agar memberikan sisa kuota haji mereka kepada Indonesia. “Untuk mencapai target ini, harus melalui diplomasi dari pemerintah yang sangat serius,” kata Ali Taher.
Hal serupa juga dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak. Dia meminta pemerintah melobi pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji lebih bagi Indonesia.
“Kalau memang kita kembali pada kuota sebelum renovasi menjadi hal yang sangat mungkin. Kita minta Arab Saudi beri kuota lebih pada Indonesia. Karena Indonesia adalah negara paling banyak kirimkan jemaah hajinya,” kata Deding.
Setidaknya, lanjut dia, Indonesia mampu mendapatkan kuota jemaah haji lebih dari angka normal sebelumnya sehingga bisa mengurangi antrean jemaah haji yang sangat panjang.
“Di Sulawesi menunggu sampai 30 tahun, itu tak manusiawi. Kita ingin Pemerintah Arab beri tambahan kuota, dan fasilitas di sana bisa memungkinkan itu,” kata Deding.
Menurut dia, ada dua cara agar Indonesia bisa menambah kuota haji. Pertama, meminta langsung soal wacana penambahan jumlah jemaah haji ke pemerintah Arab Saudi. Kedua, mengambil jatah negara lain, seperti Thailand atau Filipina yang kuota jemaah hajinya tak penuh.
“Ada kuota dari beberapa negara yang tak terpenuhi, itu kasih saja ke Indonesia, kasih kompensasi berapa,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Selasa (3/1), Menag RI bertolak ke Saudi Arabia guna menandatangani nota kesepahaman haji. Kuota haji Indonesia dipotong sejak beberapa tahun belakangan 20 persen akibat ekspansi Masjidil Haram.
Selama ini, Indonesia hanya memiliki kuota haji 168 ribu, padahal normalnya mencapai 210 ribu jamaah.
Menurut Lukman, pemerintah tengah mengupayakan agar kuota haji Indonesia kembali normal dimana jumlah jemaah bisa mencapai 211.000. Apalagi proses renovasi Masjidil Haram telah rampung. (art)
