JAKARTA– Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan serta keamanan dan luar negeri bakal meminta keterangan resmi dari TNI terkait dengan penangguhan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia.
“Kita tunggu keterangan lebih detail dari pihak TNI,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Kamis (5/1) menanggapi keputusan Menhankan memutuskan hubungan kerjasama militer dengan Australia.
Yang pasti, kata Fadli, terkait dengan penangguhan kerjasama militer dengan Australia, pihaknya memberikan dukungan penuh karena mengedepankan kepentingan nasional.
“Saya percaya, TNI mengambil keptusan tersebut pasti melalui pertimbangan matang. Kita dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional,” papar Fadli dalam rilis yang diterima Parlementaria.com, Kamis (5/1).
Dikatakan, tindakan yang diambil TNI penting dilakukan, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tidak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling percaya.
Dalam keterangan hari sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto mengatakan, kerjasama militer Indonesia-Australia sementara ditangguhkan.
Soalnya, TNI menemukan materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila.
“Jika terbukti itu benar, harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara,” ujar Fadli.
Meski begitu, Fadli Zon berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia kembali berjalan baik. Hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil.
Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya. (art)
