JAKARTA– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius membantah bahwa sebagian
dana operasional lembaga yang dia pimpin berasal dari luar negeri.
Usai bertemu dengan jajaran Komisi Nasional Hak Azazi Manusia
(Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (3/8) mantan Kepala Badan Reserse
Kriminal Mabes Polri itu mengatakan, seluruh dana operasoional
lembaga yang dia pimpinan berasal dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN).
“Seluruh biaya operasional BNPT dari APBN. Kami ingin meluruskan
apa yang berkembang di masyarakat bahwa dana operasional
BNPT dari luar negeri, itu tidak benar,” kata mantan Kapolda Jawa
Barat tersebut.
Suhardi mengatakan, pihaknya siap berdiskusi apabila ke depan
ada masalah yang perlu dikomunikasikan. “Intinya, kami ingin
menjalin komunikasi yang konstruktif sehingga semua lembaga
bisa menjawab dengan kompak permasalahan di masyarakat,
bukan saling mencurigai,” kata dia.
Terkait program deradikalisasi, Suhardi menjelaskan, BNPT terus
melakukan program itu baik di dalam maupun di luar Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) dengan menggandeng sosiolog dan ulama.
Meski tidak semua narapidana terorisme mau mendengarkan, jelas
Suhardi, jumlah dan tingkat radikal mereka sudah banyak yang
berkurang.
Menurut Suhardi, BNPT mencoba mencari alternatif lain yang lebih
efektif dan efisien dalam upaya menyadarkan narapidana terorisme
tersebut. “Sekeras apa pun teroris, mereka masih punya hati. Harus
dirangkul.”
Dikatakan, BNPT mempunyai Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT) di 32 provinsi. Forum tersebut bertugas untuk
memetakan tempat-tempat yang selama menjadi kantung kelompok
radikal.
“Keberadaan FKPT di 32 provinsi tersebut sudah kami
maksimalkan. Penguatan terhadap UU Terorisme itu yang sekarang
kami butuhkan,” demikian Suhardi Alius. (art)
