JAKARTA– Komisi IV DPR yang membidangi soal pangan mendesak pemerintah segera melunasi kekurangan bayar terhadap produsen pupuk, termasuK kepada PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Dana itu berguna oleh produsen pupuk, buat mengembangkan usaha. “Komisi IV berharap pemerintah pusat segera melunasi kekurangan itu, salah satunya dengan memasukannya ke APBN mendatang,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Eddhie Prabowo kepada Indokini.co dan parlementaria.com, Rabu (3/8).
Kekurangan bayar pemerintah terhadap produsen pupuk terungkap saat Komisi IV DPR RI meninjau gudang PT PIM di Banda Aceh, Senin (1/8) dalam rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Aceh Darussalam.
“Kedatangan Komisi IV ke Banda Aceh dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan kepada mitra kerja kami. Setelah kami melihat dan mendengar langsung dari pihak PIM, Komisi IV mendapati ada kekurangan bayar dari pemerintah ke produsen pupuk, termasuk PT PIM. Totalnya Rp2 triliun,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Dalam Kunker itu Eddhie Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Delia Pratiwi Sitepu, Azhar Romli, AA Bagus Adhi, Mahendra Putra, Darori Wonodipuro, Oo Sutisna, Eko Hendro Purnomo, Ibnu Multazam, Hermanto, Dardiansyah dan Hamdani.
Dikatakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan itu, produsen pupuk termasuk PT PIM semula seperti mati suri. Belakangan mulai bangkit dan bergerak naik. Kondisi yang menggembirakan ini harus didukung dan didorong, salah satunya melalui kebijakan anggaran. “Kami berharap kekurangan bayar itu dapat segera diatasi, bahkan jika memungkinkan mendapat tambahan anggaran,” kata Eddie politisi dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu.
Direktur Utama PT PIM, Achmad Fadhiel menjelaskan, kekurangan bayar itu terdiri dari kekurangan bayar 2014 Rp1.13 triliun dan 2015 Rp443 miliar, sementara Rp500 miliar merupakan kekurangan pada tahun berjalan. (art)
