JAKARTA– Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian harus segera mengusut tuntas polemik keterlibatan sejumlah penegak hukum dalam mafia perdagangan narkoba Freddy Budiman sebagaimana dalam testimoni yang ditulis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak
Kekerasan (Kontras).
“Ini untuk kepentingan penegakan hukum, kepastian hukum dan keadilan bagi pribadi maupun institusi yang ada,” desak Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, kepada wartawan di Kupang, Minggu (31/7).
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN( tersebut berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN provinsi seribu pulau tersebut.
Menurut Menteri Kehutanan (Menhut) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, informasi yang beredar saat ini tentunya membutuhkan langkah lanjutan sebagai bagian dari pembuktian yang lebih memadai.
Dan, karena itu dibutuhkan ketegasan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk melakukannya. MPR RI secara kelembagaan akan memanggil Toto Karnavian tentang itu.
Dikatakan rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung tersebut, kejahatan narkoba telah menjadi salah satu kejahatan prioritas untuk dibasmi pemerintah karena narkoba merusak generasi muda Indonesia generasi penerus bangsa
Karena itu, dalam konteks polemik yang disenandungkan KontraS tersebut, patut dicarikan pembuktiannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi institusi yang disebut-sebut terlibat dalam perdagangan barang haram yang mematikan itu.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang baru beberapa hari dipercaya Presiden Joko Widodo menggantikan posisi jenderal polisi Badrodin Haiti tersebut telah memerintahkan Kadiv Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, menemui dan mengonfirmasi informasi Koordinator KontraS, Haris Azhar, itu.
Menurut dia, informasi Azhar yang beredar melalui media sosial tersebut belum jelas kebenarannya. (art)
