JAKARTA– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh menganggap remeh kerusuhan yang berbau suku, ras dan agama (sara) yang terjadi di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Sabtu (30/7) dinihari.
Bahkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presieden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, aksi perusakan hingga pembakaran rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, Sumatera Utara, harus ditanggapi serius.
“Ini atensi serius, tak boleh pandang sebelah mata,” kata Moeldoko seusai menghadiri acara perayaan 40 tahun pernikahan SBY dan Ani Yudhoyono, Sabtu (30/7).
Menurut Moeldoko, peristiwa seperti itu tidak boleh kembali terjadi. Aparat berwajib harus siap dan bertindak ketika melihat tanda-tanda akan ada situasi yang tidak terkendali. “Oh ini akan ada api baru muncul. Aparat harus tahu harus apa yang harus dilakukan. Jangan api muncul (tapi) baru bergerak,” kata Moeldoko.
Menurut Jenderal Purnawirawan Bintang Empat itu, sikap pengertian untuk saling memahami lingkungan sekitar dan kondisi menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi kejadian serupa.
Seperti diberitakan banyak media, Sabtu (30/7) dini hari sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjung Balai. Peristiwa itu dipicu perbedaan pendapat antarkelompok.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Kepolisian dan pemerintah daerah Sumut telah sepakat dilakukan pertemuan bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan etnis dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjung Balai guna mengokohkan kembali kebersamaan warga.
Beberapa jam setelah kerusuhan, situsasi di Tanjung Balai sudah kondusif. Sebanyak tujuh orang telah diamankan aparat kepolisian karena melakukan penjarahan saat kerusuhan berlangsung. (art)






