JAKARTA– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini minta pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah atau kebijakan strategis untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok yang sudah mulai ‘menggila’ menjelang umat Islam menunaikan ibadah puasa 1437 Hijriah.
Soalnya, kata Jazuli, Jumat (3/6), melambungnya harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan kali ini membuat rakyat yang sudah susah semakin susah untuk memenuhi kebutuhan mereka.
“Karena itu, kenaikan harga tersebut harus menjadi perhatian serius dari pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat khususnya umat Islam sehingga dapat khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Banten tersebut
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tanggap dan proaktif mengantisipasi kenaikan harga seperti daging ayam, daging sapi, cabe, bawang, gula dan kebutuhan lainnya menjelang Ramadhankali ini
Setiap Ramadhan, kata Jazuli, konsumsi masyarakat biasannya meningkat 40-60 dan apabila tidak direspons dengan cepat dan tepat, harga akan melambung. Sebab itu dia meminta pemerintah melakukan langkah-langkah seperti melakukan operasi pasar. “Pemerintah harus siap melakukan itu karena kebijakan ada di tangan mereka.”
Langkah berikutnya, kata Jazuli, pemerintah harus memastikan semua pasokan bahan-bahan pokok utama tersebut aman. Pemerintah juga harus mengamankan semua jalur distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok sampai ke konsumen hingga menjelang hari Raya Idul Fitri.
“Langkah berikutnya harus adanya jaminan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan merugikan, baik di tingkat petani maupun masyarakat,” jelas dia.
Namun dia mengingatkan agar pemerintah cermat dan tepat dalam memenuhi pasokan dan menstabilkan harga. Jangan sampai megambil kebijakan impor, padahal masalah utama ada di distribusi.
Jazuli tidak setuju kalau semua kebutuhan pokok tersebut harus dilakukan dengan jalan impor. Impor justru akan memukul harga pada tingkat petani, dan menguntungkan para spekulan besar, apalagi Indonesia adalah negara agraris.
“Tidak logis semua kebutuhan pokok harus diimpor, padahal Indonesia memproduksi kebutuhan tersebut. Kalau semua impor, dimana letaknya kedaulatan ekonomi termasuk pangan yang selalu digembar-gemborkan pemerintah selama ini,” demikian Jazuli. (art)
