JAKARTA– Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai, UU No: 11 Tahun 1974 tentang pengairan sudah tak relevan diterapkan sebagai payung hukum dalam menjawab tantangan krisis air dan kebutuhan pokok air yang terus meningkat.
Karena itu, Komite II DPD RI merekomendasikan membentuk UU sebagai pengganti UU No 11 Tahun 1974 yang sesuai dengan kondisi saat ini dan tetap berpegang pada mandat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
“UU baru diharapkan dapat menjawab tantangan krisis air dan kebutuhan pokok air di Indonesia yang semakin meningkat. UU ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi negara dalam menguasai sumber daya air untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat,” ungkap anggota DPD RI, Ahmad Nawardi saat membacakan laporan hasil pengawasan Komite II DPD RI, kemarin.
Senator Daerah Pemilihan (Dapil) Propinsi Jawa Timur itu juga menyoroti mengenai banyaknya sektor pengairan yang masih dikuasai swasta. Air dianggap sebagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah harus mengelola sektor perairan agar dapat mewujudkan pengelolaan air guna memenuhi kebutuhan air untuk kepentingan sosial dan irigasi pertanian rakyat.
Untuk mewujudkannya, Komite II DPD RI merekomendasikan dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air .
Komite II juga agar pemerintah mendorong pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM). SPAM tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sangat penting karena dasar pembentukan Rencana Induk SPAM yang diharapkan dapat menjadi pemandu sekaligus bingkai pengikat dalam penyusunan program dan kegiatan antarsektor dan antardaerah.”
Kurang meratanya distribusi air menyebabkan beberapa daerah kurang mendapatkan pasokan air. Karena itu, Komite II mendesak Pemerintah segera memperbaiki sistem pelayanan ketersediaan air minum yang diselenggarakan PDAM, dengan melibatkan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) agar terbangun sistem manajemen yang membuat PDAM dapat memenuhi tugas penyediaan air minum untuk masyarakat. (art)






