JAKARTA- Revisi UU Pilkada untuk memenuhi azas keadilan dan kesetaraan bagi calon kepala daerah, baik untuk calon perseorangan atau independen, calon parpol maupun calon petahana atau incumbent.
“Revisi ini sama sekali tidak ada sedikitpun niat untuk diskriminasi bagi semua calon kepala daerah. Justru berangkat dari asas keadilan dan kesetaraan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy dalam diskusi ‘Polemik Revisi UU Pilkada’ bersama komisioner KPU Juri Ardianto, dan pengamat politik dari Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (26/4).
Ia mencontohkan, soal anggota DPR dan DPD serta DPRD yang harus mundur jika mencalonkan diri dalam Pilkada.Hal tersebut perlakukan diskriminasi bagi anggota DPR, DPD dan DPRD. “Mereka ini cukup berhenti dari jabatannya sebagai pimpinan alat kelengkapan, tapi tetap sebagai anggota DPR RI seperti diatur dalam UU MD3,” tegas politisi PKB itu.
Dijelaskan, anggota DPR tidak bisa disamakan dengan anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mundur. “Karena ada UU tersendiri yang melarang mereka untuk berpolitik praktis. Bagi PNS diatur dalam UU ASN dan begitu juga bagi TNI juga ditegaskan dalam UU TNI,” jelas Lukman Edy.
Mengenai persyaratan calon independen, Lukman menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan bahwa harus mendapat dukungan tetap 6,5 % – 10 %, dan bagi calon dari parpol 15 % – 20 %. “Untuk calon perseorangan tetap, cuma verikasi terhadap dukungan harus diperketat,” jelasnya.
Terkait money politics (politik uang) yang sering terjadi antara pasangan calon (paslon) kepada pemilih dan tim sukses paslon kepada penyelenggara pemilu (PPS dan PPK) diberi sanksi yang berat karena selain pelanggaran pidana juga dimasukan sebagai pelangggaran adminstratif.
“Money politics ini sering ditemukan dalam pilkada. Mereka ada yang membeli suara secara eceran yang langsung pilih dan ada pula yang membeli suara sera grosiran melalui pihak penyelenggara. Karena itu politik uang ini kita masukan juga dalam pelanggaran adimistratif,” jelasnya.
Dengan dimasukan dalam ketegori pelanggaran administratif maka pasangan calon bisa didiskualifikasi dari pencalonan. Sedangkan kasus pidananya diproses secara hukum pengadilan.
“Kalau pasangan calon melakukan money politics, Bawaslu bisa merekomendasikan ke KPU untuk mediskualifikasi pasangan calon tersebut. Jadi dalam RUU Pilkada ini kewenangan Bawaslu diperkuat,” ujar Lukman yang menyebutkan pembahasan RUU tersebut bisa diselesaikan paling lambat 29 Mei.
Sedangkan Juri Ardianto mengakui bahwa PNS dalam aturannya tidak boleh menjadi pengurus parpol. Tapi, kalau KTP-nya menjadi dukungan untuk paslon tertentu, seharusnya boleh. “Itu yang mengatur UU ASN (aparatur sipil negara) termasuk TNI/Polri. Namun, KPU tidak mempunyai wewenang untuk mempertanyakan asal KTP paslon, sehingga KPU melakukan verifikasi secara langsung. Teguran pun bentuknya rekomendasi, sementara rekomendasi tak memiliki kewenangan untuk menindak,” tambahnya.
Mengenai dukungan KTP bagi calon perseorangan, Juri mengungkapkan, banyak KTP yang terekam diKTP El, tapi tidak semua ada di DP4 atau daftar pemilih tetap (DPT). “Meski semuanya KTP El, belum tentu tingkat akurasinya 100%. Apalagi ketika pemilu bagi warga yang berusia 17 tahun belum tentu masuk DPT di saat pemilu berlangsung,” tambahnya.
Khusus materai menurut Juri, sama sekali tidak ada peraturan KPU (PKPU) yang mewajibkan setiap dukungan dengan satu materai. Sebab, materai itu hanya terkait pembayaran pajak. “Jika KTP terkumpul di satu desa, maka untuk satu desa itulah satu materai. Jadi, tidak benar setiap KTP harus ada materainya,” pungkasnya. (mun/chan).






