Jakarta – Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp47 triliun untuk dibagikan kepada 74.574 desa di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masing-masing desa akan menerima Dana Desa antara Rp700-800 juta.
Untuk mengawal penggunaan Dana Desa ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Polisi Republik Indonesia (POLRI) agar pro aktif mengawasi.
“Marilah kita sama-sama sejak awal, untuk bekerjasama bagaimana mengawal dana desa ini,” ujar Sekjen Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, saat menjadi Narasumber pada Rakernis Bareskrim POLRI di Jakarta, Selasa (19/4).
Sanusi mengakui ada isu program dana desa akan menciptakan koruptor-koruptor baru di tingkat desa. Kekhawatiran seperti itu juga pernah terjadi ketika dimulainya pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.
“Setelah dilaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah, percikan masalah memang muncul, tapi daerah juga menjadi sangat berkembang. Arus urbanisai desa dan kota semakin luar biasa. Kalau tidak ada intervensi secara efektif, ini akan sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Sebagai upaya pencegahan penyimpangan, Sanusi meminta peran aktif POLRI untuk turut aktif berpartisipasi dalam memberikan informasi pentingnya sadar hukum, terutama penggunaan dana desa.
“Selain mendorong kemandirian desa, Dana Desa juga membuka peluang penyelewengan, seperti tindakan korupsi. Oleh karena itu POLRI diharapkan dapat lebih aktif dalam upaya pencegahan dengan membantu sosialisasi, mengawasi, memonitor dan menindaklanjuti tindakan korupsi terhadap penggunaan Dana Desa,” ujarnya.
Ketidaksepahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa, lanjut Sanusi, juga berpeluang mengakibatkan konflik di masyarakat. Untuk itu, ia juga meminta POLRI untuk dapat lebih aktif dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan demikian permasalahan yang ada di desa, tidak berujung pada konflik main hakim sendiri,” tuntasnya. (sah)
