JAKARTA– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyelesaikan persoalan buruh secara tuntas. Dan, ini sesuai dengan Nawacita yang menjadi program presiden Indonesia ketujuh tersebut.
Itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin sebelum membuka Seminar Ketatanegaraan yang bertema ‘Evaluasi Sistem Ketatanegaraan Pemerintah Jokowi-JK Dalam Menghadapai Persaingan Global Ekonomi Sesuai Dengan UU NRI Tahun 1945 Pasal 27″ di Gedung Nusantara IV Jakarta, Kamis (24/3).
Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar ) tersebut, permasalahan buruh dan persoalan di sekelilingnya hampir setiap saat menjadi bahan pembahasan panas di berbagai media diskusi dan seminar saat ini. Demo buruh yang kerap terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lainnya di Indonesia, sepertinya sudah hal biasa terjadi.
Namun, persoalan inti yang terus menjadi masalah soal buruh sepertinya belum tertangani secara tuntas. Persoalan kesejahteraan buruh tidak hanya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintahan Jokowi-JK tetapi juga menjadi tugas anak bangsa Indonesia atau stakeholder (pemangku kepentingan-red).
“Jika kita bicara soal kesejahteraan, sebenarnya buruh kita itu masih belum sejahtera. Visi dan misi Presiden RI untuk mensejahterakan buruh Indonesia, nampaknya sekarang masih belum maksimal terlihat, sehingga hal ini perlu penanganan serius,” kata Mahyudin.
Soal buruh, lanjut dia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan soal buruh saat ini. Pertama, masalah pendapatan. Pendapatan buruh ini termasuk rendah. Karena rendah banyak sekali tuntutan dan demo buruh yang seperti tidak pernah selesai. Mudah-mudahan pemerintah menemukan solusi terbaik agar ke depan upah buruh bisa ditingkatkan.
“Namun, saya tekankan kenaikan uopah buruh tidak serta merta menghilangkan daya saing usaha. Jika upah buruh terlalu mahal, nanti pengusahanya juga tidak bisa untung, bisa-bisa kolaps. Jadi daya saing usaha juga harus diperhatikan.”
Kedua, berkaitan dengan kebijakan kepastian tersedianya lapangan pekerjaan. Fenomena pemutusan hubungan kerja ( PHK ) juga sangat marak terjadi dan menjadi momok buat para buruh terutama terjadi pada tenaga-tenaga kerja outsourcing.
Ketiga, adalah soal jaminan sosial misalnya jaminan hari tua. “Ketiga hal tersebut menurut saya harus menjadi perhatian untuk semua pihak. Saya bukan ahli buruh, tapi saya mengamati terus dari media massa dan saya concern soal buruh ini. Diskusi dalam seminar ini diharapkan membuahkan output positif masukan baik untuk pemerintah.
“Harapan kami, Indonesia bisa menjadi negara maju menuju masyarakat adil dan makmur dimana sebagian besar yang sejahtera adalah buruh. Jika buruh sejahtera maka bangsa ini juga sejahtera semuanya. Satu lagi, pemberian insentif kepada para pengusaha juga harus diikutsertakan berbarengan dengan kenaikan kesejahteraan buruh,” demikian Mahyudin. (art)
