JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menolak usul Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait pembangunan kilang gas blok Marsela di Maluku.
Usul Sudirman Said untuk membangun kilang di tengah laut, kata pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy sangat tidak menguntungkan buat Indonesia termasuk masyarakat setempat.
Usul Sudirman tentang pembangunan kilang gas Blok Masela di lautan atau offshore hanya demi keuntungan jangka pendek. Karena exploitasi gas Marsela untuk jangka panjang, lebih baik kilang itu dibangun di darat.
Pemerintah, kata mantan anggota DPR RI ini, harus berkaca kepada Australia yang juga membangun kilang di laut. Ternyata, negeri Kanguru itu mengalami banyak kerugian karena mahalnya biaya pembanunan kilang di laut, sekaligus hilangnya kesempatan kerja bagi warganya.
Blok Masela diperkirakan punya cadangan gas untuk 60 tahun ke depan. Hal itu tentu membutuhkan biaya perawatan dan cost recovery besar. “Itu juga akan berpengaruh kepada keuntungan Indonesia, jadi berkurang.”
Noorsy juga menyoroti pembangian pengelolaan dan keuntungan Blok Masela antara pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat. Porsi untuk daerah pun harus jelas. “Harus jelas dong bagaimana untuk masyarakat Maluku. Dalam bahasa sederhananya, kita wajib memperhitungkan kepemilikian orang daerah,” kemarin.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung berharap agar masalah Blok Masela tidak berlarut-larut. Sebab, persoalan Blok Marsela yang tak kunjung tuntas akan membawa dampak buruk di mata investor.
“Kami akan tanya soal ini dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian ESDM, dan meminta tidak menyita waktu membicarakannya, sehingga presiden mengambil langkah cepat. Silakan putuskan dengan melibatkan para ahli,” demikian Tamsil Linrung. (art)
