JAKARTA – Ketua DPR RI Ade Komarudin sepakat dan siap mentaati moratorium gedung dari Presiden Jokowi, termasuk pembangunan megaproyek Gedung DPR RI. Moratorium itu akan disosialisasikan ke pimpinan fraksi-fraksi dan BURT DPR RI.
“Kalau ada moratorium, ya harus ditaati. Hanya saja itu akan dikomunikasikan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi kekurangan ruangan. Dengan kekurangan ruangan itu kan tidak harus dengan membangun gedung, sehingga harus mencari solusi yang tepat,” tegas Ade Komarudin pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (7/3).
Seperti diketahui DPR memiliki 7 mega proyek, yaitu pembangunan alun-alun demokrasi, pembangunan museum dan perpustakaan, pembangunan jalan untuk tamu dan publik, perluasan basement untuk visitor center, pembangunan ruangan pusat penelitian dan sistem pendukung, penambahan ruang anggota dan alat kelengkapan, serta pembangunan dan integrasi kawasan.
Sebelumnya ketujuh mega proyek itu menuai protes. Akhirnya DPR hanya fokus pada 3 proyek, yang nilainya tetap fantastis. Estimasi anggaran tertinggi untuk pembangunan 3 dari 7 proyek DPR adalah sebesar Rp 2,08 triliun, yang dananya diambil dari APBN. Di APBN 2016, DPR sudah mendapat anggaran sebesar Rp 570 miliar untuk memulai proyek tersebut.
DPR memahami kondisi keuangan negara yang sulit, maka semua pihak termasuk DPR harus tahu diri. “Saya yang paling hati-hati soal ini. Mengambil langkahnya, saya harus prudent. Memikirkan kebutuhan parlemen, tapi saya tidak mau parlemen jadi beban rakyat. Sebenarnya menerima banyak keluhan soal kondisi Gedung Nusantara I DPR yang menjadi ruang kerja anggota DPR. Tapi, dengan begitu, maka harus ada efisiensi anggaran.,” tambah Ade.
Akom sudah berhasil memotong anggaran DPR dengan memangkas pengurangan kunjungan ke luar negeri. Sebab, dengan kondisi keuangan yang sulit harus disikapi dengan berbagai kebijakan. “Kita tahu keadaan negara kita. Ini kita harus kencangkan ikat pinggang. Kita harus tahu diri keadaan negara,” jelas Ade yang akrab dipanggil Akom itu. Seperti diketahui, sudah ada anggaran sebesar Rp 570 miliar di APBN 2016 untuk pembangunan proyek DPR RI.
