JAKARTA—Masyarakat tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) termasuk para pembantunya di Kabinet Kerja. Ketidakpuasan masyarakat tersebut dapat dilihat dari hasil Survei terakhir yang dilakukan Indo Barometer dibandingkan survey serupa oleh lembaga survey serupa Maret lalu.
“Rata-rata terjadi penurunan ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan para pembantunya di Kabinet Kerja termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata Direktur Indoometer, Muhammad Qodari, Kamis (9/10).
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi dari 57,5 persen (Maret 2015) turun menjadi 46 persen Oktober 2015. Masyarakat yang disurvei dari 34 propinsi juga puas terhadap kinerja Jusuf Kalla. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jusuf Kalla menurun dari 53,3 persen (Maret 2015) turun jadi 42,1 persen (oktober 2015.
Padahal, kata Qodari, Jokowi telah melakukan reshuffle parea pembantunya tetapi tingkat kepuasan masyaakat terhadap kinerja menteri-meteri masih rendah. Mayoritas masyarakat (46,7 persn) mengaku tidak puas terhadap kinerja menteri-menteri Jokowi. Hanya 37,1 persen publik yang mengaku puas.
Dari hasil survei itu juga terlihat hanya enam menteri Jojkowi yang kinerjanya dinilai bagus. Artinya tingkat kepuasan terhadap keenam menteri itu cukup tinggi. Tingkat pertama tetap diduduki Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (71,9 persen). Disusul Anies Baswedan (54.2 persen), Khofifah Indar Parawansa (47.8 persen), Lukman Hakim Syaifuddin (44.4 persen), Nila F. Moeloek sebesar (37.8 persen) dan Rizal Ramli (37.3 persen). Tingkat kepuasan publik terendah pada menteri Darmin Nasution (15 persen) dan Thomas Lembong (15.9 persen).
Degan kondisi itu, kata Qodari dalam keterangannya kepada wartawan mengenai hasil survei ‘ Kebehasilan dan Kegagalan Setahun Pemerintahan Jokowi-JK’, bakal ada perombakan kabinet jilid II.
Hasil survey yang menilai ada keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK adalah program pemberian Kartu Indonesia Sehat yakni 15.5 persen responden. Sedangkan untuk program pemberantasan KKN hanya 6.5 persen, pemberian Kartu Indonesia Pintar 5.1 persen, pembangunan infrastruktur 4.5 persen dan hukuman mati bagi pengedar narkoba 3.4 persen dan menggalakkan pemberantasan narkoba (3.3 persen). Yang menarik 38,1 persen menjawab tahu dan tidak tahu.
Menurut publik ada 11.Kegagalan pemerintahan Jokowi – JK yaitu : harga kebutuhan pokok mahal (17.3 persen), tidak mampu mengatasi masalah ekonomi (13.3 persen), melemahnya nilai tukar rupiah (7.4 persen), meningkatnya harga BBM (4.3 persen), program visi dan misi belum terbukti (4.1 persen).
Program pemerintahan Jokowi – JK yang paling disukai publik yaitu : program kesehatan (18.6 persen), program pendidikan (7.9 persen) dan dekat dengan rakyat (6.5 persen). (art)
