www.domainesia.com
AnggaranHeadLine

Penanganan Krisis Keuangan Harus Satu Komando

×

Penanganan Krisis Keuangan Harus Satu Komando

Sebarkan artikel ini
Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) didampingi Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin (kedua kiri), dan Ketua Umum Asippindo Diding S Anwar (kiri) dalam Forum Group Discussion RUU Penjaminan yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar DPR, di Gedung DPR, Rabu (17/6). Foto: dardul

JAKARTA-Posisi rupiah yang menyentuh Rp14.000 tentu memukul dunia usaha. Namun begitu pemerintah diminta tidak membebani dunia usaha dengan berbagai macam pajak. “Memang tujuannya untuk menambah kuat APBN. Hanya saja itu bukan penyelesaian yang bijak soal krisis dalam pembangunan ekonomi,” kata Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Rapat Pleno FPG DPR RI di Jakarta, Senin (24/8/2015).

Ical sapaan akrabnya membeberkan dengan kondisi rupiah Rp14.000 tentu sangat membahayakan posisi pemerintah dan masyarakat. “PHK di semua sektor, misalnya di Jawa Barat banyak perusahaan tekstil,” tuturnya.

Lebih jauh Aburizal Bakrie mendesak pemerintah segera membentuk badan pusat penanggulan krisis demi mengantisipasi kemungkinan terburuk dari situasi krisis global. Apalagi posisi rupiah sudah menyentuh level Rp14.000. “Kita tak memungkiri situasi ekonomi sekarang sangat sulit dan cenderung terus menurun. Bahkan pusat-pusat keuangan dunia terjadi penurunan drastis,” ucap mantan Ketua Kadin.

Menurut Aburizal, pembentukan pusat krisis itu untuk menangani permasalahan yang begitu sulit. Sehingga tidak boleh dibiarkan penanganan yang sulit itu berjalan sendiri-sendiri. “Harus dalam satu komando penanganan,” ucapnya.

Diakui Aburizal, kondisi seperti in jelas memukul perekonomian Indonesia. Ini merupakan salah satu penyebab kesulitan yang dihadapi. “Kita tahu sekitar 80% PDB nasional sebetulnya berasal dari masyarakat dan hanya 20% yang berasal dari APBN,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata mantan Menko Kesra, pemerintah jangan hanya fokus memperbaiki postur APBN saja, karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. “Apalagi penyerapan APBN sangat rendah, jauh di bawah 50%. Makanya kita berharap ada langkah pemerintah dengan begitu dunia usaha bisa cepat bergerak,” terang dia lagi. **aec