JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Ir Aburizal Bakrie mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk pusat krisis untuk mengatasi masalah semakin menguatnya nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah.
“Saya minta Presiden Jokowi segera membentuk pusat krisis guna menanggulangi melemahnya nilai tukar rupiah. Penanganan masalah ini juga harus terpusat dan satu,” kata Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I itu dihadapan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Senin (24/8).
Menurut pimpinan kelompok usaha Bakrie itu, nilai tukar rupiah terus melemah. Bahkan sudah menembus Rp 14.000,00 per dolar AS.
“Ini sudah meresahkan masyarakat kecil termasuk pemain di lantai bursa yang tidak semuanya orang kaya. Bahkan masyarakat texstil juga sudah merasakan itu. Karena itu, saya harapkan pemerintah segera membuat pusat krisis untuk menangani masalah yang begitu berat itu,” kata Aburizal yang akrab disapa Ical tersebut.
Ical mencermati bahwa Senin (24/8) pagi bursa sudah turun mendekati lima persen. Kondisi ekonomi seperti ini sudah sampai taraf membahayakan Indonesia.
“Saya beri catatan, pemain bursa bukan hanya orang kaya. Banyak teman-teman saya yang pemain bursa bukan orang kaya. Dolar sudah Rp 14.000,00. Dan, ini tentu membahayakan perekonomian kita, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha.”
Menurut dia, usulan pembentukan pusat krisis ini sudah disusulkan Golkar ke pemerintah beberapa kali. Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi belum juga membentuk pusat krisis itu. “Jadi, harapannya penanganan masalah ini harus satu komando. Tidak bisa satu menteri bergerak ke kanan sementara menteri yang lain bergerak ke kiri. Harus satu komando,” jelas dia.
Ical memaparkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) memperlihatkan hanya 20 persen yang berkaitan dengan APBN. 20 Persen sisanya adalah berkaitan dengan geliat ekonomi masyarakat.
APBN yang penyerapannya rendah memang perlu dibenahi, namun masalah tak akan selesai bila pemerintah hanya fokus pada penanganan APBN. “Pemerintah kami harapkan dapat memberikan dukungan terhadap dunia usaha,” jelas dia.
Mereka memaparkan dalam ‘slide show’ defisit anggaran diperkirakan Rp 76,4 triliun dari Rp 22,5 triliun. Soal ekonomi, Golkar mempunyai Badan Pengkajian Ideologi, Legislasi, dan Kebijakan Publik yang diketuai Ponco Sutowo. Badan ini untuk memberi arahan kerja legislasi di bidang ekonomi, agar selalu selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam bidang ekonomi, Golkar telah mengusulkan RUU Penjaminan UMKM. Diharapkan itu bisa memberi angin segara pada UMKM di Indonesia.
Ical menuturkan, perlu produk legislasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dia memandang dalam hal UUD 1945, batang tubuh sudah bergeser sejak era reformasi dari mukadimahnya, maka perlu amandemen UUD 1945.
“Tentu nantinya pada UUD-nya, agar UU yang kita miliki sesuai dengan Pancasila dan Mukadimah UUD 1945. Kita memulainya dari RUU Perbankan, nanti dilanjutkan RUU Bank Indonesia,” demikian Aburizal Bakrie. (art)
