Breaking News
HeadLinePolhukam

Perekonomian Indonesia di Lampu Kuning

×

Perekonomian Indonesia di Lampu Kuning

Sebarkan artikel ini
Direktur Indef Enny Sri Hartati (kiri) bersama anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kanan) dalam Forum Legeslasi DPR dengan tema "RUU JPSK".Selasa (4/8). Foto:dardul.
Direktur Indef Enny Sri Hartati (kiri) bersama anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kanan) dalam Forum Legeslasi DPR dengan tema "RUU JPSK".Selasa (4/8). Foto:dardul.
Direktur Indef Enny Sri Hartati (kiri) bersama anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kanan) dalam Forum Legeslasi DPR dengan tema “RUU JPSK”.Selasa (4/8). Foto:dardul.

JAKARTA – Direktur Institute for Development of Economics and Finance  (Indef), Enny Sri Hartarti menyayangkan sejumlah media yang selalu menutupi kondisi perekonomian yang sebenarnya dan hanya mengangkat cerita-cerita yang baik yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta.

Media yang seperti ini kelihatannya memang seperti mendukung pemerintahan saat ini dengan menutupi berbagai kekurangan pemerintahan saat ini, tapi faktanya media-media ini justru sedang menjerumuskan pemerintahan saat ini dan bahkan rakyat Indonesia menuju jurang.

“Saya sering di wawancara juga, tapi kalau tidak sesuai atau mengkritik pemerintah tidak dimuat. Yang diberitakan hanya cerita-cerita baik dan keberhasilan yang juga tidak sesuai dengan fakta, sementara yang faktual justru diabaikan. Ini berbahaya bukan hanya untuk pemerintahan saat ini tapi juga rakyat Indonesia karena mereka justru mendorong pemerintahan dan negara ke jurang,” ujar Enny dalam diskusi forum legislasi demokrasi  tentang RUU JPSK,di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/8).

Dia pun menyayangkan sikap media-media yang seperti ini karena justru meninabobokan pemerintahan saat ini seolah semua berhasil dan tidak ada masalah.

Dia pun menceritakan ketika beberapa pakar ekonomi mengemukakan ada 10 indikator bahwa kondisi perekonomian sudah lampu kuning. Meski semua indikator itu dihasilkan dari data yang dikeluarkan pemerintah, media-media seperti itu tidak memuatnya.

“Kita kasih isyarat bahwa ada 10 indikator yang menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah lampu kuning, tapi itu tidak dimuat.Padahal kita harapkan dengan peringatan yang kita keluarkan, ada langkah-langkah kongkrit yang bisa dilakukan pemerintah supaya lampu bisa kembali mengarah ke hijau. Sekarang malah arahnya ke lampu merah,” tambahnya.

Makanya karena peran media-media yang menutupi hal ini, pemerintah selalu bisa memberikan alasan yang enteng bahwa fundamental ekonomi masih kuat, pelemahan rupiah tidak jadi  masalah, pelemahan ekonomi hal biasa dan lain-lainnya.”Pemerintah pun seperti menggampangkan bahwa indikator penurunan ekonomi jika ada capital flight dan selama surat utang negara masih laku terjual maka itu tidak jadi masalah,” tegasnya.

Dia pun kembali mengingatkan kondisi saat bahwa sumber utama ekonomi Indonesia adalah konsumsi yang terdiri dari rumah tangga sebesar 60 persen sementara pemerintah 40 persen sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekomomi.Ketika daya beli atau konsumsi masyarakat dan pemerintah rendah, pengusaha tidak mampu berproduksi maka ekonomi pasti turun.

“Contoh lainnya kemarin BPS merilis inflasi pada saat lebaran hanya 0,9 persen dan itu ditegaskan adalah terendah selama ini. Tapi tidak ditegaskan bahwa inflasi bahan makanan dan makanan jadi sebesar 2,2 persen dan ini yang tertinggi selama ini.Sektor transporatsi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Inflasi sandang kecil karena memang konsumsi sandang menurun. Kalau ini yang terjadi, maka berikutnya akan banyak gelombang pemutusan hubungan kerja karena sektor manufaktur tidak bisa berproduksi lagi,” tandasnya.

Sebelumnya sejumlah pihak dari partai yang berada diluar pemerintahan mengkhawatirkan kondisi ekonomi sudah seperti krisis 1998. Namun partai anggota koalisi pendukung pemerintah membantah hal itu dan mengatakan bahwa semuanya masih baik-baik saja. (den/chan)

Komentar