JAKARTA – Anggota DPD RI, Oni Suwarman mengingatkan pemerintah lebih fokus bekerja mengatasi persoalan masyarakat seperti kelangkaan elpiji, menstabilkan harga sembako, masalah angkutan mudik lebaran, sekolah yang mudah dan murah.
“Isu soal perombakan kabinet dan adanya menteri yang menghina presiden gak perlu dibesar-besarkan. Kalaupun ada menteri yang keseleo ngomong di publik sampaikan saja langsung kepada presiden. Kita berharap pemerintah mengurus kebutuhan rakyat yang kian tidak terjangkau,” dalam dialog kenegaraan di DPD, Rabu (1/7)
Oni berharap para menteri kabinet kerja di bawah pemerintahan Jokowi, bekerja secara nasional yang tidak hanya melihat daerah tertentu. Menteri harus rajin turun ke daerah- daerah dan mendengar langsung keluhann warga.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Rahmad Bagja mengatakan, sebagai pembantu presiden, tidak etis jika menteri mengkritik, apalagi menjelek-jelekan presiden di depan umum. Kalau sudah tidak sepaham, harus mundur dari jabatan menteri.
mantan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso juga menyatakan bahwa jika ada menteri yang menjelek-jelekan presiden di depan publik, itu tidak bisa dibenarkan dan salah besar. Tapi, jika berita itu hanya isu, berarti ada sesuatu agenda besar di balik layar di tengah gencarnya desakan perombakan kabinet. “Saya tidak punya rekamannya, jadi gak tau berita itu benar atau tidak,” papar politisi Golkar tersebut.
Sebagai pembantu presiden, kata Priyo, menteri mesti bisa bekerjasama dengan presiden dan sekaligus jadi bemper presiden. Sedangkan mengenai isu perombakan kabinet, Priyo tidak mempersoalkan dari kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau Koalisi Merah Putih (KMP).
Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, isu reshuffle kabinet bukan datang dari Istana Kepresidenan, namun lebih banyak dikompori masyarakat. Akibatnya, banyak menteri grogi dan pekerjaannya terganggu. “Presiden telah berkali-kali mengatakan biarkan Menteri bekerja dan jangan bikin kegaduhan,” ujar Eva.
]Soal adanya menteri yang menjelek-jelekan presiden di depan publik sebagaimana dilontarkan Mendagri Tjahyo Kumolo, menurut Eva wajar saja mengingat salah satu tupoksi Mendagri menjaga stabilitas politik di dalam pemerintahan dan di DPR RI. “Tjahyo sebagai Mendagri punya kepentingan menjaga stabilitas nasional. Jadi wajar jika Mendagri galau mendengar berita tak sedap itu,” tegasnya.
Menurut Eva, jabatan menteri sebagai pembantu presiden memang harus loyal dan bisa bekerjasama dengan presiden. “Mengenai reshuffle kabinet hak perogratif presiden. Yang jelas, Menteri harus memiliki kompetensi, berintegritas serta nasionalisme yang tinggi,” kata Eva. (chan)
