JAKARTA – Anggota Badan urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Muslim mengungkapkan, mengatakan, kenaikan uang muka atau DP mobil pejabat merupakan usulan anggota DPR karena sebagian anggota perlu fasilitas mobil tersebut, apalagi anggota baru yang terpilih tahun 2014 lalu.
“Ini keinginan semua teman-teman anggota. Kalau sekarang ramai dan menjadi konsumsi publik, itulah dinamika politik. Padahal semua sudah sepakat, tapi begitu muncul kritik keras di media, semua balik badan,” kata Muslim, di Gedung DPR, Selasa (7/4).
Akibat polemik tersebut dan dicabutkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang fasilitas pejabat negara tersebut, dia mengusulkan ke depan, agar anggota DPR diberikan mobil dinas saja sesuai standar.
“Kalau ini menjadi polemik terus menerus, samakan saja fasilitas yang diberikan kepada seluruh pejabat negara. Kalau teman-teman menginginkan mobil dinas, silahkan. Itu kan lebih fair, tidak menjadi polemik seperti sekarang ini,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan kenaikan DP mobil pejabat itu bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat di tengah kesusahan karena kenaikan BBM dan kebutuhan pokok, ia menilai itu sangat normatif, karena fasilitas mobil dimaksudkan untuk menunjang kinerja kegiatan Dewan.
“Kita kan tidak minta yang aneh-aneh. Lihat saja, di level kementerian, pejabat eselon I apa saja fasilitasnya. Kita bukan nggak prihatin pada rakyat, kita dalam beberapa tahun tidak mengajukan apa-apa,” kilahnya.
Terkait dengan pencabutan Perpres uang muka mobil dinas tersebut, menurut Muslim, itu adalah wewenang Pemerintah, dan BURT akan mendiskusikan kembali seperti apa. Apakah nanti sepakat untuk diadakan mobil dinas atau fasilitas yang lain. Saya harapkan keputusan bisa diambil dan disepakati semua fraksi di BURT. Itu kan untuk kepentingan anggota dan memudahkan langkah-langkah buat rakyat juga,” katanya.
Ditegaskan, tuntutan anggota Dewan tidak berlebihan dan cukup obyektif. “Apalagi teman-teman yang baru terpilih perlu fasilitas mobil itu, jadi hak dan kewajiban harus ada. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan seluruh anggota DPR. Kalau selalu menjadi polemik, kenapa kepada seluruh anggota dikasih mobil dinas saja. Kan lebih obyektif,” tandas Muslim. (chan)
