JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ternyata banyak yang pemalas dan bolos mengikuti rapat. Hal tersebut terlihat dari rapat paripurna pembukaan masa sidang II, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (13/1).
Berdasarkan data yang dirilis Bidang Pemberitaan DPD, rapat paripurna dimulai pukul 10.40 WIB dan dipimpin langsung Ketua DPD Irman Gusman tersebut, hanya dihadiri 80 dari 132 anggota DPD. Dengan demikian maka jumlah anggota DPD yang tidak hadir atau bolos 52 orang.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan DPD Mahyu Dharma membenarkan bahwa jumlah anggota DPD yang hadir mengikuti rapat paripurna hanya 80 orang. “Sesuai daftar absen memang yang hadir 80 orang dari 132 anggota,” jelas Mahyu.
Menurut Mahyu, banyak anggota DPD yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut karena masalah transportasi dari daerah pemilihan mereka. “Hari ini kan baru selesai reses dan anggota baru datang dari daerah pemilihannya masing-masing. Ternyata pesawat yang mereka tumpang ditunda pemberangkatannya sehingga tidak bisa menghadiri rapat paripurna,” jelas Mahyu.
Sedangkan agenda rapat paripurna DPD kemarin selain Pembukaan Masa Sidang II DPD RI Tahun Sidang 2014-2015, juga penyampaian laporan masing-masing anggota DPD terhadap hasil kunjungan kerja selama masa reses.
Agenda reses ke daerah masing-masing anggota DPD untuk melalukan pemantauan langsung. Salah satu point adalah kesipan dalam daerah menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015.
“Salah satu point penting adalah kesiapan daya saing masing-masing daerah dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015 karena disadari atau tidak daerah yang paling merasakan dampaknya disamping menurunnya daya beli masyarakat disebabkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan tingginya tingkat pengangguran di daerah. Untuk itu diharapkan pemerintah harus bekerja keras melakukan percepatan semua kebijakan ekonomi demi mendongkrak daya saing bangsa di regional ASEAN,” jelas Mahyu.
Dijelaskan, dalam laporan kegiatan setiap anggota DPD RI di daerah pemilihannya juga membahas tentang kesiapan daerah dalam berbagai aspirasi masyarakat melingkupi antara lain otonomi daerah, pendidikan; agama; kebudayaan; kesehatan; pariwisata; pemuda dan olahraga; kesejahteraan sosial; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; tenaga kerja dan transmigrasi; ekonomi kreatif; dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan aspirasi masyarakat dan daerah yang ditampung oleh anggota dewan. (chan)
