JAKARTA – Kebijakan pemerintahan Jokowi yang kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdsi tidak menyurutkan langkah anggota DPR dalam mengajukan hak interpelasi BBM.
Menurut anggota DPR Muhammad Misbakhun, kebijakan pemerintah menurunkan kembali harga BBM bersubsidi semakin memperkuat alasan DPR dalam mengajukan hak interpelasi BBM karena salah satu yang dipertanyakan adalah kenapa pada saat harga minyak dunia turun, pemerintah malah menaikkan harga BBM dalam negeri.
“Selain itu yang perlu dipertanyakan adalah nominal penurunan itu, premium hanya turun Rp 900 sementara solar hanya Rp 250. Padahal pada saat kenaikan, pemerintah saat itu menaikkan harga masing-masing Rp 2.000 perliter.
Di sisi lain, menurut politisi Golkar ini, dengan penurunan harga BBM ini pemerintah perlu melakukan koreksi atas kebutuhan harga bahan pokok. Harga kebutuhan masyarakat itu sudah terlanjur naik, bagaimana bisa diupayakan beban rakyat juga bisa diringankan dengan menurunkan harga. Demikian pula dengan sektor transportasi, dampak penurunan BBM ini juga bisa dirasakan masyarakat dengan dilakukan peninjauan kembali.
Inisiator hak interpelasi DPR atas kenaikan BBM ini juga berharap pemerintah harus tetap memperkuat dan meningkatkan lifting minyak sesuai yang ditargetkan dalam APBN 2015.
Sebelumnya Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam pengumuman yang berlangsung di kantornya, Jakarta, Rabu (31/12) menyebutkan bahwa Pemerintah akhirnya memutuskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi turun.
Penurunan harga BBM tidak lepas dari anjloknya harga minyak dunia. Harga BBM Premium ditetapkan Rp 7.600/liter dari harga sebelumnya Rp 8.500/liter. Sementara harga Solar menjadi Rp 7.250/liter dari sebelumnya Rp 7.500/liter. (chan)
