JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh partai politik (parpol) yang ada di Indonesia mengadakan sekolah anti korupsi. Itu dimaksudkan agar ke depan tidak ada lagi, anggota dan kader partai politik terjerat tindak pidana korupsi.
“Cara ini sebagai upaya pencegahan awal. Ini menarik dan penting karena banyak politikus korupsi ternyata tak tahu apa itu korupsi. Minimal, setelah ikut kegiatan ini mereka paham,” kata Direktur Gratifikasi-Kedeputian Bidang Pencegan KPK, Giri Suprapdiono, di Bandung, Sabtu (22/10).
Sekolah Anti Korupsi yang dibuat Partai Demokrat (PD) sebagai bentuk edukasi dan pencegahan agar kadernya terhindar dari tindak pidana korupsi.
“Kehadiran KPK di Sekolah Anti Korupsi ini sebagai pemateri dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda semua partai. Kami bisa mendengar apa masalah yang dihadapi mereka dan mencarikan solusinya seperti pendanaan parpol,” kata dia.
Ketua DPP PDBidang Anti Korupsi KPK, Jemmy Setiawan menuturkan, sekolah anti korupsi itu pertama kali dilaksanakan di Jakarta menyusul Yogyakarta dan NTB.
“Jadi bisa dikatakan satu-satunya partai yang memiliki divisi anti korupsi dan pemberantasan mafia hukum. Biar kami sempat dicap partai terkorup tapi ternyata itu salah dari sisi jumlah dan nilai itu kecil,” kata dia.
Sedikitnya, 250 kader PD di Provinsi Jawa Barat mengikuti Sekolah Anti Korupsi Angkatan V yang diadakan DPP dan DPD PD.
“Sekolah Anti Korupsi ini diikuti oleh anggota DPRD Jabar hingga DPC dan bbentuknya seminar sehari dan ini yang mengadakan DPP yang dikerjasamakan dengan DPD PD Jawa Barat dan KPK,” kata Ketua DPD PD Jawa Barat, Iwan Sulandjana. (art)
