Breaking News
HeadLinePolhukam

Tokoh Masyarakat Lebak Tidak Setuju Bekas Narapidana Calon Kepala Daerah

×

Tokoh Masyarakat Lebak Tidak Setuju Bekas Narapidana Calon Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Tokoh masyarakat Lebak, Provinsi Banten, Oji Santani tidak setuju bekas narapidana diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Itu dikatakan menanggapi aturan melegalkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri, Selasa (30/8).

Menurut dia, narapidana meski dihukum di bawah satu tahun penjara atau percobaan menjadi kepala/wakil kepala daerah sangat berbahaya. “Kami tak setuju jika narapidana menjadi kepala/wakil kepala daerah,” kata Oji.

Sebab, bila narapidana itu menjadi kepala/wakil kepala daerah sangat berbahaya, karena rekam jejak mereka sudah jelek di mata masyarakat.

Oji tak bisa membayangkan jika kepala daerah dijabat orang yang pernah tersangkut hukum seperti tindakan kriminal lain, apalagi kalau yang bersangkutan dia itu narapidana kasus korupsi. Mereka kemungkinan akan melakukan perbuatan melawan hukum kembali bila menjabat kepala daerah/wakil kepala daerah.

Perilaku seperti itu, tentu sudah tidak layak menjadi pemimpin kepala daerah dan negara mau dijadikan apa. “Kami minta narapidana yang menjalani hukuman percobaan agar menahan diri dan tidak mencalonkan kepala/wakil kepala daerah.”

Pihaknya menyayangkan jika ada aturan yang memperbolehkan mantan narapidana bisa mengikuti pemilihan Bupati, Wali Kota dan Gubernur.
Karena itu, Oji berharap peraturan itu tidak disetujui karena khawatir mereka akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, bahkan lebih besar melakukan kejahatan seperti korupsi.

“Kami berharap Komisi II DPR RI juga mendengar aspirasi masyarakat karena kebanyakan warga menolak mantan napi menjabat sebagai kepala daerah itu.”

Sementara Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Iman Nurhakim mengatakan, calon kepala daerah yang tersangkut pidana atau pernah menjalani hukuman karena melakukan korupsi maupun pembunuhan sebaiknya tidak mencalonkan diri sebagai kepala/wakil kepala daerah.
“Rekan jejak rekam mereka sudah jelek dan tidak patut menjadi pemimpin daerah,” kata Imam.

KPU harus selektif memasukkan peserta Pilkada jika mereka mantan narapidana maka digugurkan sebagai kepala/wakil kepala daerah.”Kami tidak setuju jika mantan narapidana itu menjadi pemimpin,” demikian Imam Nurhakim. (art)

Komentar