Breaking News
HeadLinePolhukam

Peringati Hari Konstitusi: UUD 1945 Buku Suci Bangsa Indonesia

×

Peringati Hari Konstitusi: UUD 1945 Buku Suci Bangsa Indonesia

Sebarkan artikel ini

IMG-20160818-WA012JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Peringatan Hari Konstitusi tahun 2016, di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD RI, Kamis (18/8). Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para pimpinan lembaga-lembaga negara, serta anggota MPR RI.

Peringatan hari Konstitusi tahun 2016 terasa meriah karena berbarengan dengan pelaksanaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI. Bahkan panggung bagi pelaksanaan lomba LCC, menjadi latar belakang Peringatan Hari Konstitusi. Pada peringatan tersebut juga ditampilkan tari berburu. Sebuah tarian kreasi baru dari papua, yang dibawakan siswa-siswi asal Papua yang juga peserta final LCC.

Dalam sambutannya, ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan 71 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT, kata Zulkifli, merupakan anugerah yang harus disyukuri. Selain itu kemerdekaan juga harus dimaknai dengan cara bekerja lebih keras dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

“Dengan kemerdekaan, Indonesia memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatan, Indonesia dapat mewujudkan keadilan. Dengan berlaku adil Indonesia dapat menyejahterakan masyarakat. Karena itu, 71 tahun kemerdekaan ini harus menjadi momentum untuk reflektif sekaligus proyektif, perjalanan bangsa mewujudkan cita-citanya. Yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”, kata Zulkifli menambahkan.

Tanggal 18 Agustus kata Zulkifli telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Pada Hari itu 71 tahun yang lalu, 27 anggota dan pimpinan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang. Dimulai pukul 10.00, dan berakhir pukul 14.42. Meskipun singkat waktunya, namun hasilnya sangat memuaskan.

“Hari itu PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta sejumlah keputusan lainnya. Kita patut mencontoh efisiensi, keluasan hati, dan kedalaman pemikiran para pendiri bangsa”, kata Zulkifli menambahkan.

Kelahiran UUD 1945 kata Ketua MPR, merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia, sekaligus karya puncak para pendiri bangsa. Meskipun Bung Karno selaku Ketua PPKI, mengatakan bahwa konstitusi yang mereka susun hanyalah konstitusi sementara, bahkan disebutnya sebagai undang-undang dasar kilat. Namun, sejarah mencatat UUD 1945, yang sempat diamendemen di masa reformasi, adalah benar-benar buku suci bagi bangsa Indonesia.

Lahirnya UUD 1945 merupakan satu tarikan napas dengan proklamasi. Bahkan rancangan Pembukaan UUD 1945 akan dijadikan sebagai naskah proklamasi. Namun karena peristiwa Rengasdengklok, rancangan itu tak dibawa sehingga disusun naskah proklamasi yang baru.
Peringatan Hari Konstitusi, menurut Zulkifli dipandang sangat penting dan strategis. Terutama ditengah dinamika, yang semakin luas dan kompleks, salah satunya arus deras demokratisasi. Meski begitu, demokrasi modern yang ingin di wujudkan, haruslah berakar pada penegakan kedaulatan rakyat, tidak menanggalkan nilai ke-Indonesia-an sebagai bangsa yang memiliki jati diri.

Konstitusi kata Zulkifli, adalah konsensus seluruh warga negara mengenai bangunan negara yang diidealkan. Karena itu, konstitusi harus memuat hasil perjuangan politik di masa lampau, dan merangkum konsensus tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan di masa yang akan datang.

Konstitusi juga merupakan produk politik, resultante dari berbagai kepentingan masyarakat dan daerah, yang secara alamiah terus berkembang sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu sebagai konstitusi yang hidup harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

Bangsa Indonesia menurut Zulkifli telah mengukuhkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai buku suci. Namun, masih banyak anomaly yang ditemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buktinya, banyak kepentingan indvidu, kelompok dan golongan yang berada di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sumberdaya alam tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jika demikian halnya, kata Bung Karno, “ kita akan jadi kuli di negeri orang dan jadi kuli di negeri sendiri”, kata Zulkifli lagi. (chan)

Komentar