Breaking News
HeadLineKesra

DPR: Jokowi Kalah Kuat Dari Kartel di Lapangan

×

DPR: Jokowi Kalah Kuat Dari Kartel di Lapangan

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ketika kampanye menjelang pemilihan presiden lalu mengatakan, Indonesia harus berdaulat dibidang politik, ekonomi dan budaya ternyata kalah dengan kuatnya ‘permainan’ kartel pada tingkat operasional di lapangan.

Itu dibuktikan dengan tidak berdayanya pemerintah menghadapi permainan kartel di lapangan sehingga membuat harga kebutuhan pokok menjadi tidak terkendali.

Hal itu dikatakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dalam dialetika demokrasi dengan tema ‘Stabilitas Harga Pangan’ bersama Direktur Badan Urusan Logistik (Bulog), Wahyu dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Gardjita Budi M, Kamis (23/6).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, untuk bisa berdaulat di bidang pangan, jalannya adalah mengembalikan Bulog ke posisi semula. “Jika Jokowi benar-benar mempunyai keinginan mengembalikan Bulog seperti semula yakni mengendalikan 11 komiditas pangan baik mengenai stabilitas harga, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, bahkan produksi maka pemerintah harus hadir di pasar”.

“Ya, keinginan Jokowi mengembalikan Bulog ke khittahnya sesuai UU No.18/2012, ternyata kalah dengan kuatnya kartel di tingkat operasional lapangan. Jadi, kita serahkan kepada Jokowi untuk memperkuat Bulog. Bukannya diperlemah,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Yang pasti, kata Herman, kartel – mafia itu akan selalu hadir, selama negara tidak hadir. Selama ini daging ayam dikuasai sekitar 9 perusahaan, gula 7 perusahaan dan daging 10 perusahaan.

Mengapa bisa demikian? Kata Herman, karena pangan ini sangat fundamental untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan harga dan distribusi. Sebab, kalau tidak mampu, otomatis sistem perekonomian negara ini dipertanyakan.

“Apakah ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, kapitalisatau kembali ke Pancasila? Kalau liberal dan kapitalis, itu pasti tidak sejalan dengan Pancasila,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut.

Selama ini, kata anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), negara lemah dalam mengkounter pasar. Padahal, kebutuhan pangan negara cukup besar, yaitu 139,5 Kg/kapita/tahun. Jika pendudukan Indonesia 250 juta orang, maka 139,5 Kg X 250 juta X 12 bulan = 41,850.000.000,- miliar ton.

“Sementara lahan pertanian terus berkurang 100 ribu hektar/tahun. Tapi, setelah 7 tahun, laporan dan datanya masih sama,” tambah Herman Khaeron.

Untuk kebutuhan daging 600 ton/tahun dan pertumbuhan konsumsi meningkat antara 2 hingga 3 persen per tahun. Karena itu penting hadirnya Bulog. “Jadi, kalau mau kembali ke Pancasila, mari kita bangun institusi satu-satunya milik negara ini sehingga Bulog tidak hanya dijadikan sebagai ‘pemadam kebakaran’, melainkan Bulog harus aktif dalam mengantisipasi ketahanan dan kedaulatan pangan.”

Melalui Perpres No.48/2016 Presiden sudah menyetujui 11 komoditi dalam kendali Bulog, namun setelah dirapatkan di tingkat kementerian ekonomi terkait, Bulog hanya diberi wewenang untuk hanya menangani beras, jagung, dan kedelai. “Jadi, 11 komoditas itu harus dikembalikan ke Bulog,” demikian Hman Khaeron. (art)

Komentar