JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai proyek kereta api cepat (KAC) Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan visi pembangunan Presiden Jokowi, yaitu pembangunan ‘poros maritim.
Saya menilai visi pembangunan poros maritim sebagai prioritas nasional adalah visi yang sangat bermartabat, tapi dengan proyek KAC ini, berarti tidak nyambung, salah alamat,” tegas Fahri Hamzah ketika membuka diskusi publik ‘Stop Pembangunan KAC Jakarta – Bandung’ di Gedung DPR RI, Selasa (2/2).
Kalau bicara maritim Indonesia, sambung politisi PKS ini, maka fokus misi kerjanya harus ke Indonesia Timur, termasuk NTB, NTT sampai Papua. “Jadi, pembangunan KAC itu salah alamat, dan tidak relevan dengan konsep bernegara secara integral, keindonesiaan. Sehingga wajar kalau kita tanya pembangunan kok ke gunung, bukan ke laut?” kata Fahri.
Hadir dalam acara diskusi kerjasama Korkesra DPR RI dan Iress (Indonesian Resourcess Studies) tersebut antara lain Ketua Komisi VI DPR RI A. Hafisz Tohir, Marwan Batubara, Tjandra Wijaya, Hatta Taliwang, Agus Pambagio, dan moderator Syahganda.
Karena itu lanjut Fahri, jangan sampai ada yang menduga-duga bahwa high speed trains is “Jokowi’s new tay”. Ground breaking, biaya mahal secara ekonomi dan sosial, merusak lahan dan bahaya tanah longsor, dan lain-lain seolah-olah tidak bermasalah. “Asal Jokowi sudah tertulis dalam lembaran sejarah sebagai presiden pertama yang meletakkan batu pertama KAC di Indonesia. Apa ini yang mau kita lakukan?” tanyanya heran.
Untuk itu dia mengaku prihatin dan mengimbau pemerintah untuk mengkaji ulang proyek KAC tersebut dengan mengembalikan visi poros maritim pada tempatnya. “Bangunlah infrastruktur di daerah-daerah yang belum memiliki jalan setapak pun, agar anak-anak bisa sekolah tanpa harus menggantungi jembatan penyebarangan, menyebarang kali, naik perahu. Dan, kalau mau bangun KA seharusnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” pungkasnya.
Proyek itu dikhawatirkan terjadi penggelembungan biaya proyek mengingat biaya Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta- Bandung mencapai 5,5 miliar dollar AS untuk jarak 142,3 Km atau sekitar 38,65 juta/km. Padahal sejumlah proyek KAC lain dapat dibangun lebih murah, seperti Mumbai-Ahmadabad 14 miliar dollar AS untuk jarak 534 km (26,22 juta/km), biaya rata-rata pembangunan KAC di China adalah 17 – 21 juta/km dan di Eropa adalah 25-39 juta/km, jauh lebih rendah dibanding biaya pembangunan KAC Jakarta-Bandung yang mencapai 38,65 dollar AS/km.
Kepastian tidak diberikannya jaminan pemerintah seperti dinyatakan sejumlah pejabat negara, masih diragukan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 25 perpres No.3/2016 yang mengatakan:”…pemerintah pusat dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan badan usaha atau Pemda, yang menjalin kerja sama dengan badan usaha…” (mun/chan)
