Oleh: Mel Sofyan
Pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi merupakan salah satu proyek strategis nasional yang akan mengubah wajah perekonomian Sumatera Barat. Jalan tol ini akan mempercepat arus logistik, memangkas waktu tempuh, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka konektivitas ekonomi yang lebih luas dengan Provinsi Riau.
Namun, sebuah jalan tol tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat kendaraan melintas. Nilai sebuah pembangunan juga harus diukur dari seberapa besar kesejahteraan yang mampu diciptakannya bagi masyarakat yang telah mengorbankan tanahnya demi kepentingan bangsa.
Selama ini, penyelesaian pembebasan lahan umumnya berakhir pada pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut merupakan hak masyarakat dan harus dipenuhi secara adil. Akan tetapi, setelah proses itu selesai, hubungan ekonomi masyarakat dengan jalan tol pada umumnya ikut berakhir. Padahal, tanah yang mereka lepaskan akan terus menghasilkan nilai ekonomi selama puluhan tahun melalui aktivitas transportasi, logistik, perdagangan, dan pariwisata.
Karena itu, sudah saatnya paradigma pembangunan infrastruktur diperluas. Pembangunan tidak cukup hanya menyelesaikan pembebasan lahan, tetapi juga harus memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah membangun rest area dalam jumlah lebih banyak dibandingkan standar jalan tol pada umumnya. Rest area tersebut tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menampilkan kekayaan kuliner, budaya, dan produk unggulan Minangkabau.
Setiap rest area dapat memiliki ciri khas sesuai potensi daerah yang dilalui. Ada rest area yang menjadi pusat rendang dan kuliner Minangkabau, ada yang menampilkan kopi, hasil pertanian dataran tinggi, buah-buahan, hasil peternakan, hasil perikanan, tenun, sulaman, kerajinan, serta berbagai produk UMKM dari nagari setempat. Dengan konsep ini, pengguna jalan tol tidak hanya berhenti untuk beristirahat, tetapi juga terdorong menikmati kuliner, berbelanja, dan mengenal kekayaan budaya Minangkabau.
Pemerintah bersama badan usaha jalan tol juga dapat mempertimbangkan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya dibebaskan untuk memiliki atau mengelola sebagian kios dan ruang usaha di kawasan rest area. Gagasan ini bukan sebagai pengganti ganti rugi, melainkan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi agar manfaat pembangunan terus dirasakan dalam jangka panjang.
Pendekatan tersebut akan menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Masyarakat memperoleh peluang usaha yang berkelanjutan, investor mendapatkan kepastian berusaha, pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan kawasan di sepanjang jalan tol berkembang menjadi pusat-pusat ekonomi baru.
Dampaknya akan jauh melampaui fungsi jalan tol sebagai sarana transportasi. Rest area dapat menjadi etalase produk unggulan Sumatera Barat, memperluas pasar bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong lahirnya wirausaha muda di berbagai nagari.
Apabila konsep ini diwujudkan, Tol Padang–Bukittinggi tidak hanya menjadi penghubung Sumatera Barat dengan Provinsi Riau, tetapi juga menjadi koridor ekonomi rakyat dan destinasi wisata kuliner Minangkabau yang mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Model pembangunan seperti ini layak menjadi contoh bagi proyek jalan tol di seluruh Indonesia. Infrastruktur tidak semestinya hanya mempercepat perjalanan, tetapi juga harus mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Keberhasilan pembangunan jalan tol pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah kendaraan yang melintas setiap hari. Keberhasilan itu harus tercermin dari semakin banyaknya UMKM yang berkembang, lapangan kerja yang tercipta, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang jalur yang dilalui.
Jalan Tol Padang–Bukittinggi harus menjadi lebih dari sekadar jalan transportasi. Jalan tol ini harus menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat. Sebab pembangunan terbaik bukanlah pembangunan yang hanya mempersingkat waktu perjalanan, melainkan pembangunan yang mampu memperluas kesempatan, menghadirkan keadilan, dan mewariskan kemakmuran bagi generasi yang akan datang. (*)
