Parlementaria.com – – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Pemerhati kebijakan publik Mel Sofyan menilai persoalan yang muncul bukan pada besarnya anggaran maupun komitmen politik pemerintah, tetapi pada pendekatan implementasi yang terlalu birokratis dan tidak selaras dengan realitas sosial masyarakat.
Menurut Mel Sofyan, rencana pembangunan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) justru menjadi titik paling rawan dari MBG. Selain lambat dan berbiaya besar, langkah tersebut dianggap mengabaikan struktur penyedia makanan rakyat yang telah mapan selama puluhan tahun.
“Prosesnya lambat, biayanya mahal, dan tidak menyentuh akar persoalan. Pemerintah seperti membangun fondasi baru, padahal fondasi itu sudah ada dan berdiri kokoh di tengah rakyat,” ujarnya.
Mel menegaskan bahwa Indonesia memiliki jaringan rumah makan rakyat terbesar di Asia Tenggara—mulai dari Rumah Makan Padang, Warteg, hingga warung makan lokal yang tersebar dari pusat kota hingga desa terpencil. Jaringan ini, katanya, sudah teruji sebagai penyedia makanan rakyat yang cepat, murah, higienis, dan konsisten.
“Dengan jaringan sebesar ini, tidak masuk akal bila negara tidak mengoptimalkannya. Mereka sudah siap, teruji, dan hanya menunggu mandat. MBG akan bergerak jauh lebih cepat bila pemerintah melibatkan mereka sebagai pelaksana,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan rumah makan rakyat bukan hanya solusi efisien, tetapi juga strategi yang paling membumi. “Jika MBG ingin berjalan cepat dan merata, maka menggandeng Rumah Makan Padang, Warteg, dan rumah makan rakyat lainnya bukan sekadar langkah cerdas, tetapi bukti bahwa negara percaya pada kemampuan rakyatnya,” lanjut Mel.
Selain aspek distribusi, ia menyoroti dampak ekonomi dari pelibatan rumah makan rakyat dalam skala nasional. Menurutnya, setiap piring makanan yang disajikan rumah makan akan menggerakkan rantai ekonomi dari hulu ke hilir—petani, nelayan, peternak, pedagang, hingga pemasok lokal.
“MBG seharusnya menjadi penggerak ekonomi bangsa. Jangan hanya dilihat sebagai program bagi-bagi makanan, tetapi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Terkait pengawasan kualitas gizi dan kebersihan, Mel Sofyan menilai Badan Gizi Nasional (BGN) tetap dapat menjalankan fungsi regulatory tanpa menghambat operasional rumah makan. “BGN cukup memastikan standar gizi, kebersihan, dan kualitas. Jangan sampai alasan pengawasan justru mematikan potensi rakyat yang sudah mapan,” ujarnya.
Mel juga mendorong Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Andre Rosiade, untuk mengambil posisi strategis mewakili puluhan ribu pemilik Rumah Makan Padang di seluruh Indonesia. Ia menilai, kekuatan jaringan kuliner Minang merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan.
“IKM memiliki jaringan kuliner terbesar di Indonesia. Pemerintah tidak boleh mengabaikan kekuatan sebesar ini,” katanya.
Mel Sofyan menutup pandangannya dengan penegasan bahwa MBG akan kehilangan momentum bila pemerintah tetap bertahan pada pola lama. “Jika pemerintah ingin MBG benar-benar berhasil, maka kepercayaan kepada rakyat adalah kuncinya. Rumah Makan Padang, Warteg, dan rumah makan rakyat lainnya harus menjadi mitra utama. Negara tidak boleh ragu,” pungkasnya. (@l)
