Parlementaria.com – Presiden RI Prabowo Subianto bersama delapan ketua umum partai politik di DPR RI menyampaikan sikap resmi terkait dinamika demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (32/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pemerintah mendukung kebebasan berpendapat masyarakat sesuai konstitusi, namun menolak segala bentuk tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun upaya makar. “Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan atau pelanggaran, saat ini Polri telah melakukan proses pemeriksaan secara cepat, transparan, dan dapat diikuti publik,” ujarnya sebagaimana dilaporkan AntaraNews.
Pernyataan bersama ini turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta pimpinan parpol antara lain Waketum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Dalam sikap bersama itu, para pimpinan parpol sepakat mengambil langkah internal, termasuk pencabutan keanggotaan DPR terhadap legislator yang dianggap menyampaikan pernyataan keliru, moratorium kunjungan kerja luar negeri, serta peninjauan ulang besaran tunjangan anggota DPR. Selain itu, Presiden meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil agar aspirasi publik dapat tersampaikan secara damai.
Mengakhiri pernyataannya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan nasional di tengah dinamika politik. “Indonesia di ambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa kerusuhan,” tegasnya. (@l)
