PARLEMENTARIA.COM– Mantan Direktur Jenderal Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono didakwa menerima suap Rp2,3 miliar dan gratifikasi sekitar Rp22,35 miliar dari pengusaha maupun dari anak buahnya.
Pada dakwaan pertama, Antonius disebut menerima Rp2,3 miliar dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan dan persetujuan penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) PT Adiguna Keruktama.
“Terdakwa menerima uang secara bertahap Rp2,3 miliar dari Adiputra Kurniawan berhubungan proyek pengerukan pelabuhan Pulang Pisau, Tanjugn Emas, SIKK PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power UJP PLTU Banten dan KSOP Tanjung Emas,” kata JPU Dody Sukmono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/1).
“Periode 2016-2017, terdakwa sering membantu memberikan arahan kepada Adiputra Kurniawan sehingga PT Adhiguna Kerukatama dapat melaksanakan proyek pengerukan di beberapa tempat dan terdakwa juga menyetujui penerbitan SIKK,” tambah Doddy.
Agustus 2016, Adi Putra bertemu dengan Antonius dan memberikan kartu ATM Bank Mandiri beserta PIN dan buku tabungan bank Mandiri dengan nama Joko Prabowo kepada Antonius. “Yongkie mengatakan bahwa rekening tersebut nanti akan diisi uang dan ATM dapat digunakan sewaktu-waktu oleh terdakwa.”
Proyek pertama yang disetujui Antonius pengerukan pelabuhan Pulang Pisau Rp 61,2 miliar, pelabuhan Samarinda Rp73,509 miliar dan Tanjung Emas Semarang TA 2017 Rp44,518 miliar yang dimenangkan Adhiguna Keruktama. Imbalannya, Adiputra mentransfer ke rekening Joko Prabowo yang dikuasai Antonius dengan imbalan yang ditransfer secara bertahap Rp1,5 miliar.
Proyek kedua adalah penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pekerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur. Karena dibantu penerbitan SIKK, PT Adhiguna mengirimkan Rp300 juta dari rekening Yongkie Goldwing ke rekening Joko Prabowo sebagai kompensasi kepada Antonius.
Proyek ketiga penerbitan SIKK untuk Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten. Karena SIKK tidak kunjung diterbitkan, Adi Putra menemui Antonius hingga akhirnya terbit SIKK 24 November 2016. Setelah SIKK keluar, Yongkie mentrasfer Rp300 juta ke Joko Prabowo Rp300 juta.
Proyek keempat penerbitan SIKK Tanjung Emas. Antonius mengeluarkan surat keputusan 8 Mei 2017 tentang pemberian izin kepada KSOP kelas I Tanjung Emas, Adi Putra mentransfer uang Rp200 juta sebagai ucapan terima kasih.
“Dari keseluruhan pemberian uang yang dilakukan Adiputra Kurniawan alias Yongkie diberitahukan kepada terdawka melalui BBM dengan menggunakan kata sandi antara lain `kalender tahun 2017 saya kirim` atau `telor asin sudah saya kirim` dan juga menggunakan kata `sarung`,” tambah jaksa.
Antonius juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang tunai Rp5,815 miliar,
rekening bank Bukopin Rp1,066 miliar dan Rp1,067 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp243,413 juta serta rekening Bank BRI senilai Rp300 juta.
Sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 totalnya Rp1,822 miliar.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius kekayaannya hanya Rp1,723 miliar, sehingga penerimaan itu merupakan suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawasan dengan kwajiban dan tugasnya. (art/ant)






