PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai bahwa wajar kepala daerah dan petani menolak masuknya beras impor masuk ke daerah mereka karena tidak lama lagi akan memasuki masa panen.
“Wajar penolakan masuknya beras impor yang disampai oleh para petani dan sejumlah kepala daerah. Pasalnya, sebentar lagi kita akan memasuki masa panen,” kata Eddy, sebelum rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian, Kamis (18/1/2018).
Dia melansir data Kementerian Pertanian yang menyebutkan bahwa pada bulan Januari 2018 ini akan panen 2,6 juta ton beras, Februari 5,4 juta ton, Maret 7,4 juta ton, dan pada bulan April mendatang akan panen sebesar 5 juta ton beras.
“Artinya sebentar lagi kita akan panen lebih dari 10 juta ton. Sementara beras impor akan masuk di waktu-waktu yang berbarengan dengan berlangsungnya masa panen,” papar politisi Partai Gerindra itu.
Kalau dikatakan impor beras tersebut ditujukan untuk operasi pasar, lanjut Edhy, menurut data yang diungkapkan Bulog pihaknya masih memiliki stok beras sekitar 900 ribu ton.
“Dari jumlah itu masih terbilang aman untuk sampai masuk ke masa panen berikutnya yang akan berlangsung di pertengahan atau akhir bulan Januari ini. Sehingga impor beras untuk operasi pasar pun masih belum diperlukan,” katanya.
Masalahnya kata Edhy, bukan mau impor atau tidak, namun beras yang akan di impor itu datang di saat para petani dalam negeri menuai hasil panennya.
“Dimana petani pasti telah berharap hasil panennya dapat diserap di pasaran dalam negeri. Tapi dengan adanya beras impor, maka secara langsung akan membuat harapan petani tersebut menjadi hilang. Inilah yang dikatakan mengkhianati petani kita sendiri,” kata Edhy. (chan)






