Breaking News
Ekonomi

DPR: Perlu Kejelasan Harga Jual Panas Bumi di Indonesia

×

DPR: Perlu Kejelasan Harga Jual Panas Bumi di Indonesia

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto mengatakan, perlu ada kejelasan regulasi terkait skema harga jual tetap atau fix-priced pengembangan panas bumi di Indonesia.

Soalnya, kata politisi senior Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, harga energi panas bumi di setiap daerah cukup variatif dan memiliki tingkatan yang berbeda.

Agus Hermanto disela-sela muhibah DPR RI ke Hitay Energy Holding di Turki mengatakan, belum ada Peraturan Menteri ESDM tentang harga jual tetap tentang panas bumi. Padahal, sudah ada UU No: 21/2014 tentang Panas Bumi.

“Ini yang harus didorong, supaya Kementerian ESDM dapat memberikan fix-priced bagi seluruh investor yang ingin berinvestasi di Indonesia sehingga dapat melakukan perencanaan pasti terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia,” kata Agus.

Hitay Energy Holding dari Turki yang berniat melakukan kerjasama panas bumi dengan Indonesia adalah salah satu kontraktor yang berinvestasi dari gheotermal. Beberapa proyek sedang digarap perusahaan ini.

Namun, usaha perusahaan itu terkendala soal penentuan harga sehingga dibutuhkan skema fix-priced. Dengan begitu, investor akan memperoleh harga pasti dari pembelian energi panas bumi tersebut.

“Kita harus betul-betul merespon ini agar pengembangan panas bumi kita bisa maju pesat. Kita juga menginginkan 2023, sudah bisa menyerap 7500 MW. Ini merupakan target yang harus kita capai,” kata anggota dewan pembina Partai Demokrat ini.

Meski Turki belum memproduksi energi dalam jumlah banyak, kata Agus, tetapi negara itu mempunyai kemampuan teknologi untuk pengembangan gheotermal. Suhu panas bumi di Turki hampir sama dengan panas bumi di Indonesia, sehingga tidak ada salahnya jika pemerintah menggunakan kontraktor dari Turki.

“Yang terpenting adalah perusahaan-perusahaan yang ingin memajukan gheotermal harus kita respon. Darimana saja, dari dalam negeri kita ok, BUMN kita juga ok, tetapi fix pricednya harus diatur dulu,” demikian Agus Hermanto. (art)

Komentar