Breaking News
Ekonomi

Dapernas: Kebijakan Jokowi Tidak Berpihak ke Peternak Kecil

×

Dapernas: Kebijakan Jokowi Tidak Berpihak ke Peternak Kecil

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Dewan Peternakan Rakyat Nasional (Dapernas) menilai, kebijakan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berpihak kepada peternak rakyat (peternak kecil-red).

Hal tersebut diungkapkan Ketua Dapernas, Teguh Boediyana ketika melakukan audiensi dengan dengan Komisi IV DPR RI pekan ini. Kebijakan pemerintah yang merugikan peternak kecil itu terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No.4 tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 C.

Dalam PP itu, pemerintah melakukan impor daging dari negara yang belum terbebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Impor daging itu bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti laporan dari Dewan Peternakan Rakyat Nasional (Dapernas) terkait adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peternak rakyat. Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Dapernas di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (18/7).

“Tentu kami akan menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diungkapkan Dapernas yang didalamnya terdapat berbagai komunitas peternak, seperti perhimpunan peternak sapi, kerbau, domba dan unggas,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron yang memimpin rapat tersebut.

Salah satu pengaduan Dapernas, lanjut Herman, adalah terkait keluarnya peraturan presiden (PP) No.4 tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 C, dimana pemerintah melakukan impor daging dari negara yang belum terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK).

Hal itu jelas bertentangan dengan UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Pasal 36 e tercantum, pemasukan hewan dan produk hewan dapat dilakukan (diperbolehkan) jika berasal dari suatu negara atau zona dari suatu negara.

Dalam pasal 36 e tercantum, bahwa pemasukan hewan dan produk hewan dapat dilakukan (diperbolehkan) jika berasal dari suatu negara atau zona dari suatu negara.

“India sebagai negara pengekspor daging terbesar dunia, menurut organisasi kesehatan hewan dunia (OIE) hingga kini masih belum bebas penyakit mulut dan kuku,”ungkap Teguh.

Kenyataannya impor menggunakan landasan hukum PP No.4 Tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan produk hewan, dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalamnegara asal pemasukan. “India belum bebas penyakit mulut dankuku. Itu sesuai dengan keputusan organisasi kesehatan hewan dunia (OIE) .”

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan Dapernas terkait kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peternak rakyat.

“Kami akan menindaklanjuti pengaduan yang diungkapkan Dapernas yang didalamnya terdapat berbagai komunitas peternak, seperti perhimpunan peternak sapi, kerbau, domba dan unggas,” kata Herman.

Ditambahkan, selama harga keekonomisan di tingkat peternak tidak terjamin di pasar, maka hal ini akan terus menjadi masalah, kenapa? karena terintervensi oleh impor. Hampir separuh kebutuhan nasional dipenuhi oleh impor.

Impor dengan harga yang sangat rendah, terlebih lagi dengan hadirnya daging kerbau tadi, yang bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Belum lagi didalamnya persoalan perbibitan, bakalan dan pakan ternak.

Selama semua itu tidak dibangun, tentu akan tergantung dengan impor.
Sepanjang semua itu tidak dicarikan solusinya, makan akan menjadi masalah di peternak. Dan, selama itu pula akan membuat para peternak kita terbelakang.

Bahkan ada sebuah lelucon yang mengatakan, jangan-jangan kenaikan jumlah rakyat miskin termasuk di dalamnya peternak. Peternak yang dalam sisi kemampuan usahanya tidak ekonomis, tidak mampu mengangkat kemampuan hidupnya (life survival). Pada sisi lain kebutuhan mereka meningkat tajam,” demikian Herman Khaeron. (art)

Komentar