PARLEMENTARIA.COM– Angka pertumbuhan ekonomi dalam era pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih jauh dari harapan.
Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir berada pada kisaran pada kisaran 5,02 persen. Stagnannya pertumbuhan dipicu oleh rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih di kisaran 32 persen. Pertumbuhan itu lebih banyak dikontribusi dari konsumsi lokal atau domestik.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi ekonomi dan keuangan, Heri Gunawan, ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas lima persen kalau saja pemerintah mampu meningkatkan rasio investasi yang saat ini masih berada di kisaran 32 persen terhadap PDB dan masalah kepastian hukum.
“Selama ini, pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih didorong konsumsi domestik. Kontribusi konsumsi domestik ini berkisar 56 persen dari total PDB. Jadi, dapat dibaca bahwa salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi,” kata Heri Gunawan dalam siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Jumat (24/3).
Politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengkritik kerja dua menteri yang membidangi ekonomi yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indarwati.
Kedua pembantu Jokowi pada bidang ekonomi tersebut ternyata belum mampu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Iklim investasi harusnya menjadi perhatian serius kedua menteri itu.
Mestinya, semakin banyak investasi yang masuk, ekonomi produktif bisa berputar karena menghasilkan lapangan pekerjaan baru. Investasi yang masuk juga tentu harus tepat dengan distribusi yang benar dan merata.
Mengutip data tahun lalu, laki-laki kelahiran Sukabumi ini mengatakan, realisasi investasi asing secara sektoral masih didominasi sektor perindustrian 78,97 persen dan keuangan (5,50 persen).
“Untuk sektor produktif seperti pertanian-perkebunan-kelautan sangat rendah di bawah 5 persen. Padahal, sektor terakhir ini merupakan andalan dalam menyerap tenaga kerja,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini.
Yang tidak kalah penting, lanjut Heri, perhatian serius pemerintah pada soal ketimpangan wilayah investasi antara Jawa dan luar Jawa. Data per September 2016, realisasi investasi masih terpusat di Jawa meskipun investasi di luar Jawa sedikit meningkat, yaitu menjadi Rp203,2 triliun.
Karena itu, untuk menopang investasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menko Perekonomian dan Menkeu harus memperhatikan rasio tabungan terhadap PDB yang berada di level 34 persen.
“Itu salah satu cara menopang kebutuhan investasi. Namun, yang diperlukan sekarang bukan angka-angka di kertas tetapi eksekusi juga sangat dibutuhkan. Bagaimana mungkin orang bisa nabung sedang untuk belanja saja sulit.”
Pemerintah dibawah komando Jokowi, kata dia, harus berani mengubah model pertumbuhan konsumtif ke model pertumbuhan produktif selain serius menyederhanakan izin sekaligus memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor.
Pemerintah juga harus mampu memanfaatkan program amnesty pajak yang sedang dijalankan untuk kebutuhan investasi, terutama untuk sektor-sektor produktif yang riil khususnya di luar Jawa.
“Pemerintah jangan hanya mengejar pertumbuhan tinggi tanpa melihat dampak pertumbuhan terhadap pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kebutuhan dasar. “Tidak ada gunanya tumbuh di atas lima persen, jika hanya menciptakan ketimpangan,” demikian Heri Gunawan. [A3]
