JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FPKB), Maman Imanulhaq dengan tegas menyatakan bahwa fraksinya menolak wacana sertifikasi atau standarisasi khatib.
Dia mengingatkan, pemerintah jangan mengulangi sejarah seperti pada zaman Orde Baru (Orba) yang bertindak represif terhadap penceramah agama yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
“Waktu itu (orde baru -red) para dai selalu dikontrol oleh kekuasaan, disuruh lapor ke aparat dan terus diawasi bahkan dilarang berceramah oleh pemerintah. Di era reformasi seperti saaat ini hal itu jangan sampai terulang lagi,” kata Maman, Rabu (8/2).
Menurut Maman, porsi pemerintah adalah sebagai fasilitator dan mediator, bukan justru mengintervensi. Sedang yang mentahbiskan layak tidaknya khatib dan dai sebaiknya diserahkan kepada ormas dan masyarakat.
Maman juga mengungkapkan bahwa Selasa (7/2), dia sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nandzlatul Ulama (NU) juga ikut dalam rapat dengan Menteri Agama dan tokoh ulama dari NU dan Muhamadiyah yang difasilitasi anggota Watimpres Sidarto Danusubroto di gedung Watimpres.
Pada kesempatan itu, katanya, dia menyampaikan bahwa pemerintah sebaiknya konsen pada penguatan kapasitas para khatib dan dai dalam pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan damai di satu sisi, tapi sisi lain mempunyai jiwa dan komitment kebangsaan yang kokoh.
Karena itu, pemerintah dan ormas seperti NU dan Muhamadiyah bisa memfasilitasi halaqoh-halaqoh penguatan Kapasitas khatib dan dai, termasuk menyusun modul dan materi Islam yang ramah, damai dan toleran. (esa)
