PARLEMENTARIA.COM — Anggota DPD RI Provinsi NTB, Mirah Midadan Fahmid, meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan pompa air di Nusa Tenggara Barat guna menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan panjang dari kondisi normal.
Ia menilai langkah antisipatif harus segera dilakukan mengingat wilayah Nusa Tenggara termasuk kawasan yang lebih awal memasuki musim kemarau. Kondisi ini berpotensi mengganggu sektor pertanian yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat, khususnya di sentra produksi pangan.
Menurut Senator Mirah, kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, tetapi bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan daerah. Intervensi tersebut dinilai penting untuk menjaga kontinuitas produksi, terutama pada lahan yang masih memiliki sumber air.
“Kebutuhan pompa air bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bagian dari strategi besar ketahanan pangan daerah yang harus ditangani secara terintegrasi,” ujar Senator Mirah di Bima, NTB, Selasa (5/5/2026).
Ia menegaskan distribusi bantuan pompa harus dilakukan secara tepat sasaran berbasis data riil di lapangan. Pemetaan kebutuhan harus mempertimbangkan kondisi sumber air, luas lahan terdampak, kalender tanam, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap kekeringan agar manfaatnya merata bagi petani.
Selain itu, ia mengapresiasi langkah
Dinas Pertanian NTB dalam melakukan penyisiran wilayah serta mendorong adaptasi petani terhadap perubahan iklim seperti El Nino dan La Nina. Edukasi agar petani tidak memaksakan tanam padi di wilayah terbatas air dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Saya mendorong penerapan teknologi pertanian modern seperti Climate Smart Agriculture (CSA) sebagai solusi jangka panjang, serta memastikan sinergi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai agar intervensi pompa air benar-benar efektif menjaga ketahanan pangan daerah,” tutup Senator Mirah. (sal)
Foto Biro PMH Setjen DPD RI
