Oleh: Tody A. Prabu, S.H.
Kecelakaan kereta api yang terjadi baru-baru ini di Bekasi Timur bukan sekadar insiden teknis biasa. Peristiwa tersebut adalah alarm keras yang menggugah kesadaran kita semua bahwa sistem keselamatan perkeretaapian nasional masih menyisakan celah yang tidak boleh diabaikan.
Dalam konteks transportasi massal yang menyangkut nyawa manusia, tidak boleh ada toleransi terhadap kegagalan, sekecil apa pun itu.
Peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh—bukan parsial—terhadap seluruh aspek keselamatan kereta api di Indonesia. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pencarian kesalahan individu, tetapi harus menyasar akar persoalan secara sistemik, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga manajemen operasional.
Pertama, aspek persinyalan dan sistem proteksi perjalanan kereta harus menjadi perhatian utama. Sistem ini adalah “mata dan otak” dalam pengaturan lalu lintas kereta. Setiap potensi gangguan atau kelemahan dalam sistem ini berisiko fatal. Oleh karena itu, investigasi teknis yang mendalam wajib dilakukan, dengan melibatkan lembaga independen seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), guna memastikan hasil yang objektif, transparan, dan komprehensif.
Kedua, investigasi penyebab kecelakaan harus mencakup seluruh dimensi: faktor manusia, faktor teknis, serta sistem operasional. Pendekatan multidimensi ini penting agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat tambal sulam, melainkan benar-benar menyentuh akar masalah.
Ketiga, sudah saatnya Indonesia mempercepat implementasi teknologi keselamatan modern seperti Automatic Train Protection (ATP). Teknologi ini memungkinkan kereta berhenti secara otomatis ketika terjadi pelanggaran sinyal atau potensi bahaya.
Dalam banyak negara maju, sistem ini telah menjadi standar wajib, bukan lagi pilihan.
Keempat, evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak bisa ditunda. SOP harus ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan tidak ada ruang bagi kelalaian manusia maupun kegagalan sistem. Disiplin operasional harus ditegakkan tanpa kompromi, karena satu kesalahan kecil dapat berujung pada tragedi besar.
Kelima, persoalan perlintasan sebidang juga harus menjadi fokus serius. Banyak kecelakaan yang melibatkan kereta api justru terjadi di titik-titik ini. Penguatan pengamanan, baik melalui teknologi, penjagaan fisik, maupun edukasi masyarakat, mutlak diperlukan untuk menekan risiko kecelakaan.
Lebih jauh, desakan untuk melakukan reformasi sistem manajemen keselamatan di tubuh PT Kereta Api Indonesia tidak bisa diabaikan. Evaluasi total harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, termasuk merespons masukan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) yang selama ini konsisten menyuarakan kepentingan publik sebagai pengguna jasa transportasi.
Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Double-Double Track (DDT) menjadi kebutuhan mendesak. Pemisahan jalur antara kereta jarak jauh dan KRL/komuter bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut keselamatan operasional yang lebih terjamin.
Dalam konteks kebijakan nasional, peran lembaga legislatif juga sangat krusial. Rekomendasi konkret dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), serta kementerian teknis seperti Kementerian Perhubungan Republik Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan implementasi standar keselamatan yang lebih ketat.
Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas absolut. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada pembiaran, dan tidak boleh ada penundaan dalam melakukan perbaikan. Setiap nyawa yang hilang adalah tanggung jawab bersama, dan setiap potensi kecelakaan harus dicegah dengan sistem yang kuat, berlapis, dan terintegrasi.
Kita tidak bisa menunggu tragedi berikutnya untuk bertindak. Saatnya seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat, serius, dan berani melakukan perubahan mendasar. Karena pada akhirnya, transportasi publik yang aman bukan hanya kebutuhan, melainkan hak setiap warga negara.
Salam,
Masyarakat Sipil Pengguna Kereta Api
Tody A. Prabu, S.H.
