PARLEMENTARIA.COM – Penting dilakukan kolaborasi guna mencegah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas dari ketidakpastian situasi geopolitik saat ini.
Kesimpulan itu mengemuka saat Komisi VII DPR RI melakukan
Kunjungan Kerja Reses ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026).
Ketua tim Erna Sari Dewi mengatakan
kolaborasi tersebut perlu dilakukan baik antar-Kementerian/Lembaga (K/L) Pemerintah, Pemda, maupun pihak yang melakukan pengawasan, yaitu DPR RI.
“Agar bagaimana melakukan langkah-langkah kebijakan Plan A, B, C meminimalisir efek daripada ketidakpastian global tersebut,” jelas Erna, seperti dilansir dpr.go.id.
Diketahui, sebagai bagian dari penguatan industri makanan dan minuman nasional, khususnya subsektor industri makanan dan minuman olahan berbasis agro dan produk olahan pangan berbasis manufaktur, Komisi VII DPR RI memandang perlu melakukan kunjungan lapangan ke PT GarudaFood Putra Putri Jaya di Driyorejo, Kabupaten Gresik.
Perusahaan ini merupakan salah satu industri makanan yang beroperasi di Jawa Timur dengan fokus pada produksi biskuit dan produk sejenis yang berorientasi pada pasar domestik maupun ekspor.
Karena itu, dalam kesempatan itu, Komisi VII juga mendorong Pemda agar senantiasa memberikan insentif, khususnya ke sektor pertanian dan perkebunan, agar mendukung adanya bahan baku lokal bagi industri makanan dan minuman ini.
“Walaupun tadi kita dengar bahwa menanam kacang ini kan bukan menjadi favoritnya petani, tetapi bagaimana kreativitas pemerintah daerah untuk memberikan insentif buat petani-petani kacang untuk mendukung bahan baku lokal,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Diketahui, konflik di wilayah Iran dan Timur Tengah berpotensi menghambat pasokan dan menaikkan biaya logistik bahan baku industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia, terutama yang diimpor dari wilayah tersebut.
Bahan baku terdampak meliputi produk turunan kakao, olahan serealia/tepung/pati, produk susu, serta zat pati termodifikasi.
Adapun dampak utama terhadap industri mamin adalah mulai dari bahan baku impor, seperti kakao dan olahannya, produk olahan dari serealia, tepung, atau pati, serta produk turunan susu berisiko mengalami gangguan pasokan. Termasuk juga, plastik dan produk turunannya yang digunakan sebagai kemasan makanan juga berisiko terdampak. (e2)
Teks Foto: Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026). (Foto: dpr.go.id)
