PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi,
menekankan perlunya sinergi antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar).
Salah satu langkah konkret yang didorong, menurut Didik, adalah relaksasi kredit dan restrukturisasi pinjaman bagi pelaku UMKM terdampak bencana.
“Perlu ada kelonggaran kredit dan restrukturisasi pinjaman agar pelaku usaha bisa bangkit dan tidak terbebani kondisi pascabencana,” katanya
usai kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Padang, Sumatra Barat, Jumat (20/2/2026).
Didik juga menyoroti struktur ekonomi Sumbar yang masih ditopang sektor pertanian dan perkebunan, dengan kontribusi sekitar 22 persen. Ia mendorong penguatan sektor tersebut sekaligus diversifikasi ekonomi melalui investasi dan kemudahan perizinan.
Selain itu, sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru. Ia meminta pemerintah menyusun roadmap pengembangan pariwisata yang terintegrasi agar potensi daerah, mulai dari pantai hingga pegunungan, dapat dimaksimalkan.
Dalam aspek pembiayaan, Didik menekankan pentingnya kemudahan akses perbankan bagi UMKM sebagai fondasi pemulihan ekonomi dari bawah. Ia juga menilai pendampingan usaha oleh BI dan perbankan perlu terus diperkuat agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“UMKM harus didorong dari sisi pembiayaan dan pendampingan. Ini penting agar ekonomi daerah bisa pulih dan tumbuh kembali,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Pada bagian lain, Didik mengatakan pentingnya menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi daerah di Sumbar, khususnya saat Ramadan dan Idulfitri.
Stabilitas pangan ini harus diupayakan terutama di tengah kondisi pascabencana yang berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan.
Menurut Didik, inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini. Hal itu karena terganggunya rantai pasok dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok tetap aman serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga.
“Yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan pangan tidak terganggu akibat bencana di Sumatra Barat. Jangan sampai ada penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat,” ujarnya, dilansir dpr.go.id. (e2)
Teks Foto: Ilustrasi geliat ekonomi masyarakat di Sumbar. (f: katasumbar.com)
