PARLEMENTARIA.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi pertemuan tokoh lintas agama dalam rangka peringatan World Interfaith Harmony Week 2026 atau Pekan Kerukunanan Antar Agama Sedunia 2026. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (8/1/2026).
“Kami beruntung karena mendapat kepercayaan dari forum lintas agama untuk menyelenggarakan Pekan Kerukunanan Antar Agama Sedunia 2026 ini. Kegiatan ini sudah dua tahun diselenggarakan di DPD RI,” kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin kepada wartawan sebelum acara dimulai.
Menurut Sultan, forum itu menjsdi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh lintas agama dan menyampaikan pesan-pesan moral keagamaan, menjaga harmonisasi, dan menjaga soliditas kebhinekaan.
“Intinya, kita mau menjadikan Indonesia sebagai contoh atau prototipe sebagaimana di tengah kebinekaan, di negara lain terjadi konflik, tetapi Indonesia tercipta harmoni perdamaian,” ujar Sultan.
Pada kesematan tersebut, Prof. Din Syamsuddin selaku Ketua Kehormatan Inter Religious Council (IRC) Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepa DPD RI yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada DPD RI, khususnya Bapak Ketua yang bersedia memfasilitasi, dan kepada Wakil Menteri Agama yang bersedia hadir, dan sejumlah senator Indonesia,” kata Din.
Din Syamsuddin menjelaskan bahwa kegiatan ada dua agenda PBB. Pertama, World Interfaith Harmony Week, yaitu pekan kerukunan antarumat beragama se-dunia yang mulai dirayakan sejak 2010 atas usul Raja Abdullah Jordania agar pada pekan pertama bulan Februari setiap tahun dirayakan.
Kedua, sejak tahun 2020, PBB menetapkan 4 Februari adalah International Day of Human Fraternity, atau hari persaudaran kemanusiaan internasional atas penghargaan terhadap dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani oleh Paus Franciskus dan Sheikh Al Azhar pada 4 Februari 2019.
“Maka dirayakan di Indonesia sejak 2010. Pernah di Istora, pernah di Jakarta Convention Center, dan 4 tahun terakhir di Gedung Wakil Rakyat Senayan ini atas fasilitas MPR 2021-2022, 2022-2023, dan fasilitas DPD RI pada 2024-2025-2026,” jelas Din Syamsuddin. (*)
