PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menegaskan, persoalan banjir dan bencana hidrometeorologi tidak bisa dilepaskan dari cara manusia mengelola air, tata ruang, serta pembangunan infrastruktur yang sering kali mengabaikan kaidah lingkungan.
Menurutnya, hujan pada dasarnya merupakan bagian dari fenomena alam yang membawa keberkahan. Namun, kurangnya pemahaman dan perhatian manusia terhadap perubahan alam membuat air hujan justru berubah menjadi sumber bencana.
“Hujan itu seharusnya kita syukuri. Tetapi karena kita kurang memahami dan kurang memperhatikan perubahan alam, air yang turun dari langit justru menimbulkan banjir,” ujar Sudjatmiko dalam Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Eksrim, Sinergi dan Kolaborasi Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekersama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dijelaskan, air hujan semestinya dikelola melalui dua pendekatan utama. Pertama, air ditampung di permukaan bumi melalui waduk atau bendungan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau, baik untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya.
Kedua, air hujan perlu dimasukkan kembali ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Pendekatan kedua ini menurut Sudjatmiko, masih jarang dilakukan. Akibatnya, air hujan tidak terserap ke dalam tanah secara optimal dan langsung mengalir di permukaan, sehingga memicu banjir.
Sudjatmiko juga mengingatkan bahwa hujan memiliki siklus alami dengan intensitas yang berbeda-beda, mulai dari siklus lima tahunan hingga 50 bahkan 100 tahunan. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami pola tersebut, dengan penjelasan teknis yang dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan penataan ruang harus mengikuti kaidah lingkungan. Pembangunan yang mengabaikan fungsi alam, kata dia, berpotensi memicu bencana seperti banjir dan longsor.
“Kalau tidak ingin terjadi longsor dan banjir, jangan merusak alam yang sudah diperuntukkan untuk menampung air. Jangan juga membangun rumah di kawasan rawan longsor,” kata Sudjatmiko.
Ia menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang, termasuk kewajiban menjaga proporsi ruang terbuka hijau minimal 40 persen, sementara 60 persen lainnya baru dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
Selain itu, Sudjatmiko menegaskan perlunya menjaga daerah aliran sungai (DAS) agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman maupun komersial. Menurut dia, pelanggaran terhadap fungsi DAS kerap menjadi penyebab meluasnya banjir ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terdampak.
“Daerah sungai harus dijaga. Jangan dijadikan tempat tinggal atau kawasan usaha, karena dampaknya bukan hanya di satu titik, tapi ke wilayah lain,” ujarnya.
Sudjatmiko pun mendorong seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur agar risiko banjir dapat ditekan secara berkelanjutan.
Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah terjadi dan semakin terasa dampaknya di Indonesia.
Data pengamatan yang dilakukan BMKG menunjukkan tren kenaikan suhu yang signifikan, seiring meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah.
Berdasarkan laporan global terbaru, anomali suhu dunia pada 2024 telah melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius, yakni mencapai lebih dari 1,55 derajat Celsius dibandingkan periode praindustri. Angka tersebut menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim global.
“Indikator perubahan iklim harus berbasis data. Dan data suhu menunjukkan secara jelas bahwa bumi semakin panas dan sudah melampaui ambang batas yang disepakati secara global,” ujar Andri.
Andri menjelaskan, tren pemanasan global tersebut juga tercermin di Indonesia. Berdasarkan data pengamatan BMKG yang mencakup hampir satu abad, suhu rata-rata nasional menunjukkan kecenderungan terus meningkat.
“Rata-rata suhu Indonesia pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sepanjang sejarah pengamatan. Pola grafik sejak 1984 hingga 2024 menunjukkan tren yang semakin memerah, artinya semakin panas,” kata dia.
Kenaikan suhu tersebut berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem, yang menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologi, baik basah maupun kering. (*)
