PARLEMENTARIA.COM – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga mengapresiasa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh kritis.
Hal itu mengindikasikan bawa Prabowo tidak menganggap musuh kepada pihak-pihak yang berseberangan dengannya. Prabowo justru mengundang para tokoh kritis untuk berdiskusi.
“Namanya diskusi tentu dimaksudkan untuk mempersamakan persepsi mengenai berbagai persoalan bangsa. Dengan cara ini, diharapkan gap pendapat dalam membangun bangsa dan negara dapat diminimalkan,” kata Jamil kepada media ini, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, meminimalkan gap pendapat diperlukan agar sebanyak mungkin anak bangsa turut terlibat dalam membangun bangsa. Hal ini akan menjadi modal besar dalam membangun bangsa, terutama dalam ketidakpastian politik dan ekonomi dunia saat ini.
“Pertemuan dengan para tokoh kritis juga dapat meminimalkan distorsi informasi mengenai persoalan bangsa. Prabowo tidak hanya mendapat informasi dari ring satunya saja, tapi juga dari kelompok anak bangsa lainnya,” katanya.
Jamil juga menilai pertemuan itu perlu dilakukan mengingat masih kentalnya budaya asal bapak senang (ABS). Sebab, bisa saja ring satu Prabowo hanya menyampaikan informasi yang menyenangkan saja.
“Informasi lain yang dinilai tidak menyenangkan tidak disampaikan ke Prabowo. Akibatnya, Prabowo tidak mengetahui situsi dan kondisi bangsa yang sebenarnya,” jelas Jamil.
Dengan berdialog bersama tokoh kritis, lanjut Jamil, Prabowo dapat informasi lain yang tidak diperolehnya dari ring satunya. Dengan begitu, Prabowo mendapat informasi yang lebih utuh tentang bangsa dan negara.
Dijelaskan, Informasi seperti itu bila digunakan untuk mengambil kebijakan tentu akan lebih berpeluang diterima berbagai lapisan masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan mendapat banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
“Jadi, selama pertemuan dengan tokoh kritis dimaksudkan untuk memperbaiki bangsa, tentu layak didukung. Sebab, melibatkan semua anak bangsa dalam membangun merupakan keniscayaan,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Karena itu, menurutnya, pertemuan semacam itu perlu diperluas, agar semua anak bangsa dapat memberi kontribusi dalam pembangunan. Hal ini juga akan memperkecil dikotomi pendukung dan penolak Prabowo.
“Terminologi tersebut menjadi tidak relevan bila dialog dengan berbagai lapisan anak bangsa dilakukan presiden dengan tulus dan terbuka. Hasil dialog itu juga idealnya disampaikan secara terbuka ke masyarakat,” tutupnya. (*)
