PARLEMENTARIA.COM – Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas (77,3 persen) responden menghendaki pilkada langsung. Hasil senada juga ditunjukkan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dan Populi Center, yaitu mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD.
“Dari hasil tiga lembaga survei itu jelas publik menginginkan pilkada secara langsung. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan usulan Golkar yang menginginkan Pilkada melalui DPRD,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kepada media ini, Selasa (13/1/2026).
Karena itu, layak dipertanyakan apa dasar Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD. Sebagai partai besar, kata Jamil, tentu aneh bila mengusulkan hal yang fundamental dan tidak berdasarkan kehendak rakyat.
“Padahal Golkar paham betul, di negara demokrasi yang punya hak mutlak itu rakyat. Karena itu, Golkar sebelum mengusulkan pilkada melalui DPRD seharusnya melakukan kajian mendalam, khususnya mengkaji kehendak rakyat,” kata Jamil.
Sebab, nyatanya Golkar mengusulkan hal yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Golkar ingin pilkada melalui DPRD, sementara mayoritas rakyat ingin tetap langsung.
“Jadi, Golkar ingin mengubah sistem pilkada dengan menabrak keinginan rakyat. Ini sama saja Golkar sebagai partai yang tidak aspiratif dan melawan rakyat,” tegas Jamil.
Karena itu, lanjut Jamil, orang jadi bertanya apa motif Golkar ngotot ingin PIlkada melalui DPRD. Pertanyaan ini wajar mengingat hal itu sebenarnya sudah dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY saat itu mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU yang melegalkan pilkada melalui DPRD.
“SBY mengeluarkan Perppu karena publik memang menolak pilkada melalui DPRD. SBY yang memang sosok demokratis, cepat tanggap atas suara publik yang tidak menghendaki pilkada melalui DPRD,” kata Jamil.
Menurut Jamil, suara publik hingga saat ini ternyata tidak jauh berbeda. Karena itu, tidak ada dasar untuk menyatakan usulan pilkada melalui DPRD karena suara publik hingga saat praktis tidak berubah.
Karena itu, Presiden Prabowo yang selalu menyatakan keberpihakannya kepada rakyat, maka saat inilah harus dibuktikan. Prabowo seharusnya membaca hasil tiga lembaga survei itu yang menegaskan rakyat tidak menginginkan pilkada melalui DPRD.
“Jadi, Prabowo seyogyanya berani menolak usulan Golkar, termasuk pembisiknya. Sebab, usulan mereka ini melawan kehendak rakyat,” kata Jamil.
“Prabowo jangan mau dibenturkan dengan kehendak rakyat. Kita menunggu Prabowo sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat. Kita juga menunggu Prabowo membela rakyat hingga nyawa menjadi taruhannya,” ulas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)
