Parlementaria.com — Upaya membangun birokrasi berbasis merit terus dipacu. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa penegakan meritokrasi merupakan misi penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu instrumen kuncinya adalah penyempurnaan talent pool dan penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pengelolaan SDM aparatur berlangsung objektif, transparan, serta berbasis kinerja dan potensi.
“Visi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik hanya akan berdampak nyata jika ditopang oleh sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat,” ujar Prof. Zudan dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/1).
Sebagai pembina teknis manajemen ASN nasional, BKN menjalankan pembinaan manajemen talenta secara terstruktur dan berkelanjutan kepada instansi pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan berlapis—mulai dari sosialisasi kebijakan, pendampingan dan asistensi intensif, coaching clinic, hingga tailoring pembinaan sesuai tingkat kesiapan dan kebutuhan tiap instansi. Dengan skema ini, instansi tak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengoperasionalkannya.
Hasilnya mulai terlihat. Dari total instansi yang ada, 122 instansi (19 persen) telah mengantongi surat keputusan persetujuan penerapan manajemen talenta. Sementara itu, 97 instansi (15 persen) masih berada pada tahap awal atau belum menunjukkan komitmen. Di luar itu, sekitar 486 instansi saat ini berada dalam pendampingan aktif BKN—baik pada fase pembangunan sistem, ekspose kesiapan, hingga pemenuhan standar penerapan.
“Dalam konteks ini, manajemen talenta ASN berperan sebagai instrumen strategis untuk memastikan pengisian jabatan dan pengembangan karier selaras dengan arah pembangunan dan kebutuhan organisasi,” kata Prof. Zudan.
Dampak paling nyata tampak pada manajemen karier ASN. Hingga kini, 52 instansi telah mengisi jabatan melalui mekanisme manajemen talenta. Sebanyak 1.103 ASN diusulkan sebagai talenta, dengan 98 persen di antaranya direkomendasikan berdasarkan hasil penilaian.
Untuk menjaga kualitas implementasi, BKN juga mengintensifkan pendampingan. Tercatat 2.546 kali pendampingan telah dilakukan oleh BKN Pusat dan Kantor Regional. Rata-rata, setiap instansi memperoleh empat kali pendampingan atau lebih, terutama pada tahapan krusial seperti ekspose kesiapan dan pemenuhan standar.
Akselerasi penerapan kian kentara dari tren persetujuan. Pada periode 2016–2024, hanya 42 instansi yang memperoleh persetujuan. Angka itu melonjak pada 2025 menjadi 122 instansi—naik sekitar 188 persen. Lonjakan ini mencerminkan efektivitas pembinaan yang lebih intensif dan terarah.
“Manajemen talenta ASN tidak lagi berhenti sebagai kebijakan normatif. Ia telah berfungsi sebagai mekanisme operasional untuk mendorong pengisian jabatan berbasis merit dan menyiapkan kepemimpinan birokrasi secara sistematis,” tegas Prof. Zudan.
Ke depan, BKN akan memfokuskan pembinaan pada instansi yang belum memulai sekaligus mempercepat penerapan di instansi yang masih berproses. Dengan konsistensi pembinaan, pendekatan adaptif, dan komitmen pimpinan, manajemen talenta ASN diyakini menjadi fondasi kuat bagi birokrasi Indonesia yang profesional, berintegritas, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik. (al)
