Parlementaria.com — Bencana yang berulang di Sumatra Barat bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah cermin kegagapan kolektif membaca krisis yang terus diperingatkan, namun kerap diabaikan. Di tengah rumah yang hanyut, jalan yang terputus, dan denyut ekonomi yang tersendat, diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar bekerja sama dengan Irman Gusman (IG) Center di Padang, Senin (15/12) malam, menjadi ruang tempat kegelisahan itu bertemu.
Tokoh-tokoh dengan latar berbeda—politik, adat, agama, akademik, filsafat, hingga jurnalisme—hadir dan menyuarakan satu simpulan yang sama: Sumatra Barat tidak kekurangan empati, tetapi kekurangan orkestrasi.
Senator RI Irman Gusman membuka diskusi dengan nada getir. Baginya, bencana kali ini menelanjangi absennya koordinasi yang solid dan terintegrasi. Sumatra Barat bergerak secara parsial, sementara rakyat menunggu kepastian arah pemulihan yang adil dan terukur.
Pers, menurut Irman, tidak boleh berhenti sebagai penyampai kabar duka, tetapi harus tampil sebagai pengawal akal sehat publik—berani mengingatkan negara ketika lalai.
Kegelisahan Irman memuncak saat ia membandingkan respons kebencanaan hari ini dengan masa krisis besar 2004. Ia melihat jarak yang menganga antara kecepatan respons kala itu dan kelambanan yang terjadi sekarang. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, penanganan bencana justru terasa “biasa-biasa saja”, padahal dampaknya luar biasa. Kritik pun mengarah pada otonomi daerah yang kian tergerus, sementara daerah dibiarkan menanggung sendiri beban ketika musibah datang.
Wartawan senior PWI Sumbar, Hasril Chaniago, mengingatkan bahwa pemulihan tidak cukup berhenti pada penanganan darurat. Bencana yang memporakporandakan berbagai wilayah di Sumatra Barat ini, menurutnya, harus dibaca sebagai momentum bagi ranah dan rantau untuk membangun kebersamaan. Tantangannya adalah bagaimana kekuatan itu dikonsolidasikan untuk membantu pemerintah daerah menembus kebuntuan di tingkat pusat.
Hasril mengibaratkan penanganan bencana seperti sebuah orkestra tanpa dirigen. Pemusiknya banyak, tetapi tak ada komando dan tak ada aransemen. Akibatnya, semua bergerak sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan adalah satu kepemimpinan dan satu arah, agar setiap langkah terukur dan saling menguatkan.
Nada serupa disampaikan mantan Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar. Ia berterus terang bahwa sejauh ini baru Senator Irman Gusman yang secara terbuka memprotes pemerintah pusat karena belum menetapkan status bencana nasional. Jika protes itu dilakukan secara serempak, suara daerah tentu akan jauh lebih nyaring. Karena itu, Basril meminta semua pihak bergerak bersama mendorong penetapan status bencana nasional.
Menurut Basril, dengan status tersebut, daerah terdampak akan lebih mudah mendapatkan bantuan, tidak hanya berupa gelontoran dana dari pusat, tetapi juga dukungan lintas sektor. Ia mencontohkan pengalaman pascagempa bumi, ketika solidaritas nasional mengalir deras, termasuk bantuan untuk membangun sekolah serta membantu anggota PWI yang rumahnya rusak berat.
Nada yang lebih keras datang dari Guspardi Gaus, mantan anggota DPR RI. Berangkat dari pengalaman panjangnya berhadapan dengan pemerintah pusat, ia mengaku tak lagi percaya pada jalur aspirasi yang terlalu sopan. Tanpa tekanan kolektif dan serentak, pusat akan terus abai.
Bencana di Sumatra Barat, Aceh, dan daerah lain, menurutnya, sudah berada pada level yang menuntut keberanian politik—bukan sekadar diskusi.
Guspardi mengingatkan bahwa sejarah telah memberi pelajaran. Berbagai tuntutan daerah, termasuk soal _spin off_ Semen Padang, hanya bergerak ketika daerah bersatu dan menekan pusat secara bersama-sama.
Mantan anggota Komisi II DPR RI ini menyerukan langkah konkret: desakan tertulis yang serentak dari masyarakat, gubernur, bupati, hingga wali kota. Status bencana nasional, baginya, bukan simbol, melainkan pintu masuk bagi sumber daya, kewenangan, dan percepatan pemulihan.
Jika suara politik menuntut keberanian, maka suara adat mengingatkan pada kelupaan. Prof Puti Reno Raudha Thaib, Bundo Kanduang Sumatra Barat, menegaskan kembali kearifan Minangkabau yang kerap diucapkan, tetapi jarang dijalankan: alam takambang jadi guru. Orang Minangkabau hari ini, katanya, bukan kalah oleh alam, melainkan oleh kelalaian sendiri. Tanda-tanda alam diabaikan, sementara pembangunan berjalan tanpa kehati-hatian ekologis.
Ia menyoroti rumah-rumah yang berdiri di bantaran sungai sebagai bentuk pengingkaran terhadap adat dan akal sehat. Ini bukan semata kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam pendidikan dan pengendalian pembangunan. Ketika nilai lokal ditinggalkan, tata ruang modern pun kehilangan arah. Alam, tegas Puti Reno, tidak pernah ingkar—manusialah yang berkhianat.
Pandangan itu juga ditegaskan oleh Prof Musliar Kasim, Rektor Universitas Baiturrahmah. Dengan lugas, ia mempertanyakan keberadaan bangunan di delta sungai—simbol paling telanjang dari tata ruang yang keliru. Regulasi sebenarnya ada, tetapi keberanian menegakkannya yang absen. Revisi RTRW Sumatra Barat, menurutnya, tak bisa lagi ditunda dan harus berpijak pada realitas ekologis yang telah berubah.
Dari sudut pandang agama, Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Sumbar, menempatkan keselamatan jiwa sebagai poros utama. Ia menilai koordinasi penanganan bencana kali ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan MUI, yang pada bencana-bencana sebelumnya selalu dilibatkan, justru tersisih dari proses pengambilan keputusan pascabencana.
Buya menegaskan, daerah harus jujur mengakui keterbatasannya. Usulan menjadikan bencana ini sebagai bencana nasional harus dibaca sebagai pengakuan bahwa dampaknya terlalu luas untuk ditangani sendiri. Perdebatan hukum dan administratif, katanya, tidak boleh mengalahkan urgensi menyelamatkan nyawa manusia.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti di tenda pengungsian. Relokasi, mitigasi jangka panjang, pemulihan ekonomi, hingga kesehatan mental korban harus dirancang secara matang dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Tanpa itu, relokasi hanya akan melahirkan penolakan dan luka baru.
Jihat Ekologis
Nada paling filosofis datang dari Otong Rosadi, dosen filsafat dan politik hukum Universitas Eka Sakti (UNES), Padang. Ia mengingatkan bahaya kesalahan dalam memberi makna pada bencana. Istilah hidrometeorologis, katanya, bukan sekadar label cuaca ekstrem, melainkan konsep ilmiah tentang relasi iklim dan siklus air. Ketika istilah digunakan secara serampangan, kebijakan yang lahir pun berpotensi keliru sejak awal.
Otong menyebut bencana berulang di Sumatra Barat sebagai akumulasi dosa ekologis yang lama diabaikan. Ilegal logging dan ilegal mining bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap masa depan. Karena itu, ia menyerukan “jihad ekologis” yang diawali dengan tobat ekologis—sebuah koreksi moral sekaligus struktural.
Belajar dari Aceh pascatsunami, Otong menilai Sumatra Barat membutuhkan badan pemulihan khusus, seperti BRR Aceh–Nias, yang bekerja di luar rutinitas birokrasi. BPBD, dengan segala keterbatasannya, tidak dirancang untuk situasi luar biasa. Pemulihan luar biasa, katanya, menuntut kelembagaan dan kepemimpinan yang juga luar biasa. Dan, aktivis lingkungan yang juga pendiri Walhi, Uwan Syukri Saad, mendukung penuh hadirnya sebuah kelembagaan setingkat provinsi tersebut. “Tidak bisa ad hoc, dan cukup satu tim atau satu lembaga saja,” kata Uwan.
Beragam suara dari tokoh yang berbeda itu akhirnya bertemu pada satu simpul: Sumatra Barat membutuhkan keberanian—keberanian politik, keberanian moral, dan keberanian ekologis. Tanpa konsolidasi data, keberanian menata ulang ruang, serta keberanian menghadirkan negara secara utuh, bencana akan terus berulang dengan korban yang kian besar. Alam telah berbicara. Kini pilihan ada pada manusia: belajar, atau kembali membayar dengan banyak kehilangan. (*/Syafruddin AL/hln)
