Parlemrntaria.com— Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah menyatakan sepakat dan mendukung penuh langkah Senator senior DPD RI Irman Gusman untuk mendesak pemerintah pusat menetapkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir November lalu sebagai bencana nasional.
“Saya setuju dengan langkah Pak Irman. Situasi di Sumbar sangat berat dan membutuhkan penanganan serius, terutama untuk tahap recovery yang memerlukan dana besar dan waktu panjang. Penanganan terukur hanya mungkin dilakukan jika statusnya dinaikkan menjadi bencana nasional, seperti yang disuarakan Pak Irman,” ujar Mahyeldi saat menerima Irman Gusman di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (6/12/2025) siang.
Situasi Darurat: Infrastruktur Rusak, Korban Terus Bertambah
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit dalam suasana serius. Mahyeldi menyebut dirinya mengikuti secara saksama berbagai pernyataan dan langkah politik Irman sejak awal bencana. Menurutnya, inisiatif Irman sebagai senator yang memahami karakter geografis Sumbar merupakan langkah cepat yang harus dikawal seluruh elemen daerah.
“Kerusakan infrastruktur vital, korban jiwa yang terus bertambah, wilayah yang terisolasi, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat adalah alarm keras. Ini bukan bencana biasa. Sumbar sangat membutuhkan dukungan nasional,” tegasnya.
Data Polda Sumbar mencatat 228 orang meninggal dunia dan 213 orang masih hilang di Sumatera Barat per 6 Desember 2025. Ribuan warga terdampak, ratusan rumah hanyut atau rusak berat, dan sejumlah nagari di Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman porak-poranda diterjang galodo.
“Banyak kampung hilang, banyak nyawa melayang. Jika tidak dimobilisasi dengan kekuatan nasional, pemulihan akan berlangsung sangat lama,” tambah Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyoroti rusaknya Jalan Lembah Anai yang kembali putus setelah baru setahun diperbaiki pascabanjir lahar dingin Gunung Marapi.
“Solusinya tidak cukup dengan membangun ulang seperti semula. Kita perlu jembatan layang permanen seperti jalan tol. Ini urat nadi ekonomi dan penghubung pantai dengan darek. Biayanya bisa mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Irman Gusman memaparkan langkah-langkah yang ia lakukan agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional.
“Ini bencana lintas provinsi. Penanganannya harus satu komando dan memerlukan dana puluhan triliun. Sebagai wakil daerah, saya sudah bersuara lantang meminta status bencana nasional. Pemerintah daerah tentu harus mendukung, karena kondisi fiskal daerah tidak mungkin menanggung beban sebesar ini,” kata Irman.
Irman dan Mahyeldi juga sepakat dengan estimasi kerugian yang mencapai lebih dari Rp68 triliun untuk tiga provinsi terdampak. “Untuk Sumbar saja, tidak mungkin cukup hanya Rp4 triliun,” ujar Irman, yang langsung diamini Mahyeldi.
Dukungan LKAAM Sumbar
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, Prof. Fauzi Bahar, juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan Irman Gusman. Dukungan itu disampaikan saat mendampingi Irman meninjau daerah terdampak di Ikur Koto, Koto Tangah, Padang.
“Kita punya pengalaman pahit pada gempa 2009. Banjir dan galodo kali ini juga dahsyat—bahkan menimbun satu kampung di Agam. Saya sangat sedih melihat Palembayan,” ujar Fauzi.
Ia menegaskan perjuangan untuk status bencana nasional adalah langkah strategis. “Gerakan penanganan sekarang mungkin hanya bertahan tiga bulan. Setelah itu, orang bisa melupakan pemulihan Sumbar, Sumut, dan Aceh. Padahal butuh waktu panjang. Lihat saja NTB dan Cianjur, penanganannya belum selesai,” tegasnya. (@l)
